//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyambut baik Sekolah Rakyat yang akan segera terwujud di Kabupaten Brebes pada tahun 2025 ini. Program unggulan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan.
“Saya tentu menyambut baik program ini. Dan sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, saya akan mengawal dan mengawasi pelaksanaan Sekolah Rakyat di Brebes agar tepat sasaran dan berhasil,” ujar Fikri dalam keterangannya yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (22/6/2025).
Fikri, begitu Ia biasa disapa,menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat pelaksanaannya. Hal ini sebagai bentuk pengawasan agar program ini tidak bernasib sama dengan upaya pengentasan kemiskinan sebelumnya yang dinilai kurang efektif.
Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai pendidikan merupakan kunci utama dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural, khususnya di daerah tertinggal seperti Brebes.
“Presiden Prabowo sangat fokus dalam melihat persoalan kemiskinan. Beliau menyadari bahwa meskipun lebih dari Rp500 triliun digelontorkan untuk pengentasan kemiskinan, hasilnya minim, hanya turun 0,6 persen. Oleh karenanya, butuh pendekatan yang lebih konkret dan tepat sasaran. Sekolah Rakyat ini adalah jawabannya,”paparnya.
Dijelaskannya, Sekolah Rakyat ini dirancang untuk seluruh siswa dari keluarga tidak mampu dan akan mendapatkan pendidikan gratis. Konsepnya melampaui lembaga pendidikan formal biasa, berfokus pada pembentukan karakter, kepemimpinan, kewirausahaan, dan nasionalisme.
Model ini terinspirasi dari kisah sukses pengusaha yang mendirikan sekolah berbasis sosial, mengutamakan anak-anak miskin dengan penekanan pada kualitas, disiplin, dan pembinaan spiritual.
“Model seperti itu sudah terbukti berhasil. Anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa sekolah gratis, bahkan ada yang melanjutkan kuliah ke luar negeri atau langsung bekerja. Kuncinya adalah kurikulum yang fokus pada kewirausahaan, kepemimpinan, agama sebagai fondasi spiritual, dan nasionalisme,”tambahnya.
Sebagai wujud keseriusan program ini, lahan seluas 8 hektare di Kabupaten Brebes telah disiapkan, jauh melebihi batas minimal 5 hektare. Sekolah Rakyat ini tidak akan memberikan bantuan uang tunai, melainkan “ikan dan kail” dalam bentuk keterampilan, pendidikan karakter, dan pelatihan usaha. Sehingga Ia meyakini Pendekatan ini membedakannya dari program bantuan sosial yang seringkali menimbulkan ketergantungan.
Fikri juga secara khusus menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap program ini. Program Layanan Terpadu (PLT) yang menjadi benchmarking ke Brazil pun belum sepenuhnya berhasil. Ia tidak ingin hal yang sama terulang.
Pihaknya berharap Sekolah Rakyat dengan sistem boarding school ini dapat mulai dibangun dalam waktu dekat dengan dukungan penuh dari Kementerian Sosial dan lembaga terkait lainnya. Sehingga mampu menjadi terobosan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Brebes.
“Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas SDM secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga karakter dan daya juang,” pungkasnya. •ayu/rdn
