//
Legislator Soroti Inefisiensi Anggaran PTKL, Dorong Tindak Lanjut Berdasarkan Temuan KPK
Diterbitkan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi, menyoroti persoalan inefisiensi anggaran yang terjadi di Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL). Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja PTKL Komisi X DPR RI bersama para pakar pendidikan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Dalam pernyataannya, Nur Purnamasidi menegaskan bahwa pandangan para narasumber semakin memperkuat asumsi dan pemikiran yang selama ini berkembang di Komisi X DPR RI, khususnya terkait efisiensi penggunaan anggaran di institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah kementerian dan lembaga non-kemendikbud.
“Yang disampaikan kedua narasumber kita ini makin melengkapi asumsi, makin melengkapi apa yang kita pikirkan selama ini sebenarnya dengan PTKL,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini pada Kamis (21/5/2025).
Ia menggarisbawahi pentingnya fokus pada isu inefisiensi sebagai salah satu titik krusial yang harus ditindaklanjuti dalam Panja PTKL. Menurutnya, berbagai temuan hasil monitoring dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dijadikan pijakan awal untuk memperdalam kajian dan pengawasan. “Inefisiensi menurut saya titik yang ke depan harus kita fokuskan, terkait dengan anggaran PTKL. Karena ini hasil dari monitoring yang dilakukan oleh KPK RI,” tegasnya.
Nur Purnamasidi juga mendorong agar hasil audit kinerja, baik dari KPK maupun lembaga pengawasan lainnya, dapat dibuka dan dianalisis lebih lanjut agar Panja memiliki gambaran yang lebih konkret dalam menyusun rekomendasi kebijakan. “Apakah mungkin juga ada hasil audit kinerja yang dilakukan oleh KPK RI, sehingga nanti kami bisa mendapat gambaran yang lebih jelas, lebih konkret tentang inefisiensi tadi,” lanjutnya.
Legislator Dapil Jawa Timur IV ini berharap pada rapat Panja berikutnya, Komisi X dapat lebih fokus menggali akar persoalan inefisiensi tersebut, termasuk mencari formulasi terbaik untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi anggaran PTKL. “Rumusnya seperti apa, sehingga mungkin di rapat panja berikutnya kami akan lebih fokus terkait isu-isu inefisiensi anggaran PTKL,” pungkasnya. •we/aha
