//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetiyani menerima aspirasi dari Dewan Perwakilan Pekerja Pusat Serikat Pekerja Kereta Api Indonesia (SP-KAI) terkait berbagai permasalahan hubungan industrial dengan manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Diketahui, dalam pertemuan tersebut, Ketua SP-KAI Agus Dwi Budi Santoso menyampaikan lima poin utama yang menjadi keluhan para pekerja. Poin-poin tersebut meliputi masalah kesehatan kerja akibat sistem perawatan pemotor, dugaan ketidakadilan dalam perjanjian kerja bersama (PKB), pelaksanaan program pelatihan dan branding, kejelasan terkait premi BPJS, serta pelaksanaan sistem parkir LPSB.
Menanggapi, Netty menyatakan bahwa permasalahan yang disampaikan menyangkut aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja serta berpotensi berdampak pada keselamatan pelayanan publik. Demikian hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum BAM DPR RI dengan para Perwakilan Pekerja Pusat Serikat Pekerja Kereta Api Indonesia (SP-KAI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
“Kami sudah mendengarkan lima poin tersebut, dan ini menyentuh isu mendalam seperti keadilan, kesehatan kerja, dan keselamatan penumpang. Ini bukan hanya persoalan internal perusahaan, tetapi juga kepentingan publik,” ujar Netty.
Ia menegaskan bahwa BAM DPR RI akan mendorong agar manajemen PT KAI segera menanggapi secara terbuka dan adil terhadap berbagai keluhan yang disampaikan oleh para pekerja. Ia pun juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan hak-hak pekerja, termasuk dalam hal premi BPJS dan sistem kerja yang berdampak pada kesehatan.
“Kesehatan pekerja adalah hal utama. Jika terancam, maka keselamatan penumpang juga ikut terancam,” katanya.
Terkait premi, Netty menyebut perlunya kejelasan mengenai potongan dan manfaat yang diterima pekerja. Oleh karena itu, Ia juga meminta dijelaskan pelaksanaannya secara transparan agar tidak menimbulkan kebingungan maupun ketimpangan di lapangan. Harapannya, BAM DPR RI akan terus memantau dan mengawal penyelesaian persoalan ini melalui fungsi pengawasan, serta membuka ruang dialog lanjutan antara pekerja dan manajemen PT KAI. •um/aha
