//
PARLEMENTARIA, Padang – Komis I DPR RI melakukan Kunjungan kerja ke Sumatera Barat untuk meninjau langsung sejumlah wilayah yang masih mengalami blank spot atau belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang menghambat pembangunan infrastruktur telekomunikasi, khususnya Base Transceiver Station (BTS).
“Hari ini kami di Sumatera Barat untuk mengecek langsung daerah mana saja yang masih blank spot. Tadi dari BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) juga menyampaikan bahwa ke depannya akan diupayakan semua wilayah bisa terjangkau, jangan sampai ada blank spot lagi,” kata Anton Sukartono kepada Parlementaria usai pertemuan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI dengan Bakti Komdigi beserta jajaran di Padang, Sumatera Barat, Jumat (2/5/2025).
Anton juga menyoroti keterbatasan anggaran sebagai salah satu hambatan utama. “Kendalanya, kita semua tahu, belum ada anggaran baru. Jadi saat ini hanya menyelesaikan anggaran yang lama. Mudah-mudahan ke depan ada tambahan anggaran sehingga program ini bisa ditingkatkan,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Ia juga menambahkan, beberapa daerah memang memiliki kondisi geografis yang menyulitkan pembangunan infrastruktur. “Mungkin ada daerah yang tidak layak, tidak ada akses listrik, atau memang sulit dijangkau. Itu semua menjadi catatan kami,” terangnya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R. Abdullah, mengatakan bahwa kunjungan ini tidak hanya melihat kondisi lokal di Sumatera Barat, tetapi juga mencerminkan kondisi nasional.
“Secara nasional, tinggal 3 persen wilayah yang belum tercapai infrastrukturnya. Kami berharap pada tahun 2029, seluruh wilayah sudah terjangkau digitalisasi,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Namun, ia menekankan masih ada kendala non-teknis yang cukup serius. “Salah satunya adalah hambatan perizinan, yang ternyata harus melalui kementerian lain, misalnya pemasangan kabel laut yang harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini sangat menghambat,” ungkapnya.
Taufiq menilai perlunya regulasi yang lebih kuat dan koordinasi lintas lembaga yang lebih efektif. “Harus ada goodwill dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan kementerian, agar pembangunan infrastruktur digital ini bisa berjalan lebih cepat. Jangan sampai satu hambatan perizinan justru menghambat kemajuan nasional,” pungkasnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari perbaikan menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia, khususnya daerah-daerah terpencil yang selama ini masih belum tersentuh layanan digital. •afr/rdn
