//
Tim Kunspek Komisi V DPR RI berfoto bersama usai meninjau progres pembangunan smelter dan terminal khusus (tersus) milik PT Indonesia Power Industri Park (IPIP) di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Kamis (27/11/2025).
PARLEMENTARIA, Kolaka – Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V, Lasarus, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kunjungan ini alam rangka untuk meninjau secara langsung progres pembangunan smelter dan terminal khusus (tersus) milik PT Indonesia Power Industri Park (IPIP). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung dalam rangka mendukung aktivitas industri di wilayah tersebut.
Lasarus menjelaskan bahwa PT IPIP tengah membangun fasilitas smelter serta tersus yang akan menjadi jalur distribusi barang melalui laut. Salah satu fokus pengawasan Komisi V adalah pembangunan (perlintasan) crossing jalan nasional yang menghubungkan lokasi industri dengan pelabuhan perusahaan.
“Kita melihat persiapannya seperti apa, karena dari lokasi PT IPIP ini ada crossing jalan nasional menuju ke pelabuhan. Mereka minta bangun crossing baik di permukaan jalan maupun flyover. Ini sedang dibangun dan seluruh izinnya sudah kami cek,” ujar Lasarus kepada Parlementaria, di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Kamis (27/11/2025).
Dalam peninjauan tersebut, Komisi V juga memeriksa proses pembangunan kantor, fasilitas pendukung, serta progres konstruksi smelter yang saat ini masih berlangsung. Lasarus menambahkan bahwa rombongan juga akan mengunjungi pelabuhan sebagai bagian penting dari rantai logistik perusahaan.
Selain meninjau infrastruktur di PT IPIP, Lasarus turut menyoroti pentingnya kesiapan akses jalan nasional, fasilitas bandara, serta pelabuhan yang menjadi pintu masuk utama bagi kegiatan industri di Kabupaten Kolaka. Ia menegaskan bahwa Komisi V tidak menangani urusan pertambangan, tetapi fokus pada kelayakan dan ketersediaan infrastruktur publik yang menunjang sektor tersebut.
Berdasarkan laporan Bupati Kolaka, pembangunan smelter PT IPIP sejauh ini berjalan sesuai rencana tanpa hambatan berarti. Kunjungan tersebut turut didampingi jajaran Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang terkait langsung dengan pengelolaan akses jalan, bandara, dan pelabuhan.
“Kami memastikan semuanya berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. •gys/rdn
