//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menegaskan pentingnya efektivitas pengelolaan dana desa dalam mendukung visi besar Presiden RI, khususnya menyangkut efisiensi anggaran dan pembangunan dari tingkat paling bawah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Menteri Transmigrasi, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Dalam rapat yang membahas Program Kerja dan Pagu Anggaran Kementerian untuk APBN Tahun Anggaran 2025 serta tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester Tahun 2024 itu, Ridwan menyoroti besarnya dana yang saat ini mengalir ke desa, baik dari dana desa, APBN, maupun APBD.
“Kalau kita lihat (anggaran) Kemendes memang kecil, cuma sekian triliun. Tetapi kalau kita lihat dana yang turun ke desa, baik itu dari pusat maupun APBD, sangat besar jumlahnya. Ini bisa mencapai lebih dari Rp70 triliun jika digabungkan di seluruh Indonesia,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Ridwan menilai bahwa dengan dana sebesar itu, sudah selayaknya desa-desa di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Namun, menurutnya, realisasi di lapangan masih belum merata. Ada desa yang berhasil memanfaatkan anggaran dengan baik, tetapi tak sedikit pula yang belum mampu mengimplementasikan penggunaan dana secara optimal.
“Ini mesti dicegah, Pak Menteri. Kalau (dana desa) ini diefektifkan, saya yakin desa itu bisa maju. Uang satu miliar itu besar, bayangkan setiap tahun ada. Kalau desa maju, Indonesia pasti maju,” tegas Ridwan.
Karena itu, ia mendorong Kementerian Desa untuk menyusun konsep dan strategi yang lebih matang agar anggaran benar-benar bermanfaat untuk masyarakat desa. Ridwan juga mengusulkan agar dibentuk tim khusus untuk memastikan pengelolaan dana desa lebih terarah dan terhindar dari penyalahgunaan.
“Coba mungkin Pak Menteri bentuk tim, bagaimana agar seluruh uang itu termanfaatkan secara efektif. Dengan tata kelola yang baik, saya yakin desa bisa berkembang dan masyarakat terbebas dari kemiskinan,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, ia menekankan bahwa pembangunan nasional sejatinya dimulai dari desa, sesuai semangat pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Menurutnya, jika dana yang besar itu dikelola dengan baik dan tepat sasaran, maka desa akan menjadi fondasi kuat bagi kemajuan bangsa. •we/rdn
