//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyuarakan seruan kuat kepada Perum Jasa Tirta (PJT) I dan II untuk mendukung penuh agar pemerintah bisa bergerak cepat mewujudkan swasembada pangan nasional. Ia menilai BUMN pengelola sumber daya air seperti PJT berperan strategis untuk menjamin keberhasilan program pertanian nasional, khususnya dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan ini dinilai krusial lantaran di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mencatat capaian luar biasa dalam enam bulan terakhir: tidak hanya menghentikan impor beras, tetapi juga mulai bersiap untuk mengekspor ke negara sahabat. Capaian ini, menurut Andre, tidak terlepas dari sinergi antarinstansi dan BUMN yang bergerak di bidang vital, seperti air dan irigasi.
“Saya minta PJT I dan PJT II menyampaikan laporan tertulis. Langkah konkret apa yang sudah dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam swasembada pangan?” ujar Andre saat memimpin agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum Jasa Tirta I Fahmi Hidayat dan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Imam Santoso beserta subholding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Dirinya menekankan bahwa Pulau Jawa, sebagai lumbung pangan utama nasional, harus dijaga kesuburannya dan produktivitasnya. Berangkat dari keyakinan ini, tegas Andrea, dukungan dari PJT untuk pengelolaan air, pembangunan serta pemeliharaan sistem irigasi, hingga penyediaan pompa bagi petani menjadi sangat vital.
Sebagai informasi, berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi nasional meningkat hingga lebih dari 26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Cadangan beras pemerintah pun diproyeksikan mencapai 4 juta ton pada akhir Mei—angka yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Indonesia merdeka.
Menurutnya, keberhasilan ini tak hanya prestasi Kementerian Pertanian atau Bulog, tapi merupakan hasil gotong royong seluruh elemen termasuk BUMN seperti PJT yang bertugas menjamin keberlanjutan pasokan air ke lahan pertanian. “Pemerintah bergerak cepat, tak banyak bicara tapi hasilnya terasa. Petani kita diuntungkan. Harga gabah diserap pemerintah Rp6.500/kg. Ini preseden yang luar biasa,” ungkapnya.
Tidak hanya itu saja, Andre menilai capaian ini adalah momentum kebangkitan pertanian nasional. Ia bahkan menyebutnya sebagai “sejarah baru”, karena untuk pertama kalinya dalam waktu singkat, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga siap membantu negara-negara lain yang mengalami kekurangan pangan.
“Ini era baru. Pemerintah tak sibuk pencitraan, tapi fokus pada hasil. PJT harus jadi bagian dari sejarah ini. Jangan cuma duduk di belakang meja,” terangnya.
Peran PJT di Masa Depan
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyampaikan pemerintah juga berusaha memperluas lahan tanam di luar Pulau Jawa, seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan rawa-rawa produktif di Sumatera Selatan. Sebab itu, ia tetap menekankan, Pulau Jawa masih menjadi ujung tombak ketahanan pangan sehingga memerlukan masih perlu memperoleh dukungan intensif dari PJT.
“Jawa ini pulau paling subur di Indonesia. Kita tak bisa lepas tangan. Pompanisasi yang digagas Kementan dan Kementerian PU harus didukung penuh PJT. Ini bukan proyek biasa, ini fondasi ketahanan nasional,” tegasnya.
Sebagai penutup, dirinya meminta PJT agar tidak hanya memberikan laporan administratif, tetapi juga menunjukkan hasil nyata di lapangan. Oleh karena itu, ia berharap PJT menyusun roadmap dukungan terhadap ketahanan pangan dan melaporkannya secara berkala ke Komisi VI DPR RI. •um/aha
