//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Biro Sumber Daya Manusia Aparatur terus mendorong transformasi digital demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kepegawaian. Salah satu langkah strategis yang tengah disosialisasikan adalah penerapan sistem Multi-Factor Authentication (MFA), sebagai upaya memperkuat sistem keamanan digital khususnya dalam pengelolaan layanan e-kinerja.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko dalam keterangannya saat wawancara Parlementaria di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/4/2025) menyampaikan bahwa penerapan MFA merupakan fasilitas yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan menjadi bagian dari transformasi pelayanan kepegawaian berbasis digital.
“Ini merupakan upaya kita untuk memberikan pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien, dan semuanya itu basisnya digital. Teknologi informasi memang memberikan banyak kemudahan, tetapi disisi lain juga mengandung potensi ancaman seperti peretasan atau pencurian data. Maka dari itu, perlu adanya lapisan pengamanan tambahan, salah satunya melalui MFA,” ujar Djaka.
Dalam sosialisasi yang diikuti oleh perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI, Djaka menjelaskan bahwa MFA memberikan sistem pertahanan berlapis untuk melindungi data kepegawaian. “Prinsipnya seperti sistem dua langkah pada Google. Jadi tidak hanya mengandalkan password, tetapi ada kode verifikasi tambahan yang selalu berubah, sehingga hanya pengguna sah yang dapat mengakses sistem,” jelasnya.
MFA ini nantinya akan digunakan dalam berbagai layanan, termasuk pengisian e-kinerja yang kini dilakukan setiap tiga bulan oleh seluruh ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “PPPK nanti kita kan juga banyak PPPK di DPR, nanti juga harus isi e-kinerja, itu setiap tiga bulan harus mengisi. Nah untuk yang dengan adanya Multi-Factor Authentication ini nanti ketika mau masuk e-kinerja itu, harus masuk aplikasi ke Multi-Factor Authentication dulu, makanya ini menjadi penting,” tandasnya,
Djaka juga menegaskan bahwa penerapan MFA tidak hanya menjadi bagian dari peningkatan keamanan data, tetapi juga mendukung tujuan besar menuju parlemen modern yang berbasis digital. “Transformasi digital adalah misi kita. Dengan sistem yang aman, pekerjaan akan lebih cepat, efisien, dan tentunya ekonomis. Ini tantangan bagi kita semua, terutama bagi generasi-generasi senior, untuk bisa beradaptasi dan memahami teknologi ini,” imbuhnya.
Sebagai langkah lanjutan, Biro SDMA bersama Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan seluruh pegawai telah menginstal dan menggunakan sistem MFA. Langkah ini merupakan komitmen Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memperkuat perlindungan data serta meningkatkan kualitas layanan kepegawaian di era digital. Turut hadir Kepala Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN Mardi Harjo. •pun/rdn
