BPS Harus Transformasi Digital: Tingkatkan Akurasi, Transparansi, dan Keamanan Data

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi X DPR RI Gamal Albinsaid menyoroti pentingnya reformasi sistem pengelolaan data nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Gamal menekankan perlunya pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan keamanan data yang dikelola oleh BPS. 

Hal ini Gamal ungkapkan saat melakukan pertemuan antara Komisi X DPR RI dengan BPS Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar dalam rangka kunjungan kerja reses ke Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (10/4/2025). 

Dalam sesi diskusi, Gamal menyampaikan beberapa evaluasi dan rekomendasi terhadap kinerja BPS khususnya pandemi Covid-19 lalu. Pihaknya menyoroti bagaimana organisasi internasional menilai keandalan dan keakuratan data yang dikelola dan dipublikasikan oleh BPS pada periode tersebut. 

“WHO sampai mengatakan kematian COVID-19 itu tujuh kali lebih tinggi dari angka resmi. Ini kan tantangan menurut saya. Artinya, bagaimana sampai negara, bahkan lembaga internasional ya, menjustifikasi bahwa data yang dirilis oleh pemerintah saat itu. Kematian (akibat Covid-19) tidak menggambarkan sebuah realitas,” jelas Gamal.

Politisi F-PKS ini menekankan perlunya langkah serius untuk memperkuat sistem data nasional agar lebih kredibel dan akurat di mata publik maupun komunitas internasional. Gamal mendorong BPS untuk memanfaatkan teknologi seperti Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam pengumpulan data secara real-time dengan akurasi data yang lebih optimal. “Kita sekarang bisa menggunakan sensor Big Data juga AI untuk pengumpulan data secara real-time,” tegasnya.

Selain itu, Ia menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur penunjang seperti data center yang andal dan sistem keamanan siber yang mumpuni, mengingat ancaman kebocoran data terus meningkat setiap tahunnya. Ia juga mengungkap kekhawatirannya terhadap praktik jual beli data pribadi, termasuk nomor telepon warga, yang menurutnya bertentangan dengan etika dan integritas.

“Ketika kami pemilu, saya selalu menolak ketika ditawari. Tapi saya sering ditawari. Kalau ingin beli data nomor HP warga di dapil saya, semuanya yang menawarkan ke saya. Tapi bagi saya itu kan tidak sesuai dengan integritasnya. Saya tidak pernah terima tawaran itu dan besar (mahal) mereka jualnya, ada yang jual total 800 juta!” tegas Gamal.

Sebagai salah satu mitra kerja baru Komisi X DPR RI dalam periode ini, BPS juga didorong untuk meningkatan kapasitas sumber daya manusia BPS, khususnya dalam bidang statistik modern, pemanfaatan AI, dan teknologi informasi. Gamal mendukung penambahan tenaga profesional yang memiliki kompetensi digital mumpuni, serta mendorong integrasi data antarinstansi melalui pembangunan data warehouse nasional yang terkoordinasi. 

Menanggapi masukan dari Komisi X DPR, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan bahwa perubahan mitra alat kelengkapan dewan (AKD) yang sebelumnya Komisi XI DPR menjadi Komisi X DPR berdampak cukup signifikan. Pihaknya menerangkan bahwa terdapat perubahan pandangan pengolahan data yang sebelumnya berdasarkan asumsi makro, menjadi asumsi mikro. 

Di tengah kondisi efisiensi anggaran instansi pemerintahan, Habib menekankan bahwa BPS berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam menyediakan data yang akurat. Menurutnya inovasi dalam sistem bekerja menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan kondisi saat ini namun tetap memberikan hasil yang optimal. 

“Nah disitu inovasi kita lakukan dengan cara online. Kan BPS punya pengalaman menyeleksi anak STIS ketika COVID itu, dari 19 ribu diambil 500 dan akhirnya hasilnya bagus. Kan biaya tidak ada, tapi inovasi yang harus dilakukan,” jelas Habib. •nap/aha