
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini memaparkan, ada beberapa hal berkaitan dengan imigrasi yang perlu diperbaiki. Apalagi ke depan Sulut ini akan dikunjungi lebih banyak wisatawan atau tenaga kerja.
“Kita perlu satu atau dua autogate untuk memudahkan kelancaran kunjungan wisatawan,” kata Andreas dalam wawancara dengan media, didampingi Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerjasama Setjen Kementerian Hukum (Kemenkum) RI, Ronald Lumbuun, dan Kakanwil Dirjen Imigrasi Provinsi Sulawesi Utara, Ramdhani, di Manado, Kamis (10/4/2025).
Senada dengan Andreas, Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara juga menyinggung perlunya peningkatan anggaran. Ia melihat meski harus melakukan efisiensi, kondisi geografis dan wilayah di Sulut memerlukan dukungan anggaran yang memadai.
Ia pun mendorong kerja sama yang baik antara Ditjen Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimpas), pemerintah daerah, TNI, Polri, Bakamla, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
“Jadi tentu (perlu) melakukan terobosan baik dengan kerjasama dengan pemerintah daerah, maupun meningkatkan (kerja sama) dengan TNI, Polri, Bakamla, juga menyusun anggaran yang efisien tetapi mencapai tujuan yang diinginkan untuk anggaran berikutnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kakanwil Dirjen Imigrasi Provinsi Sulut Ramdhani, yang baru sekitar 3 bulan menjabat, telah melakukan diagnosis untuk melihat permasalahan yang ada. Pihaknya melihat ada proyeksi arus perlintasan Warga Negara Asing (WNA) meningkat.
“Oleh karenya dibutuhkan sarana dan fasilitas penunjang yang ada. Saat ini permasalahan di kita terutama di Kantor Imigrasi Manado salah satunya adalah kekurangan sumber daya manusia (SDM). Makanya itu bisa teratasi dengan adanya mesin autogate untuk menunjang pelayanan,” tutur Ramdhani. •bia/aha