//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih menyoroti soal alih fungsi lahan di kawasan puncak yang diduga sebagai penyebab banjir di Bekasi dan Jakarta. Ia meminta PTPN mengungkap oknum dibalik okupansi lahan perkebunan Puncak.
Ia mengungkap, praktik sewa lahan dilakukan PTPN VIII pada 2022. Bafagih mengatakan, PTPN seharusnya bisa mengoptimalkan komoditas utama di kawasan Puncak, khususnya di area Gunung Mas. Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan, PTPN tidak akan menjual Hak Guna Usaha (HGU) milik perkebunan negara.
“Kalau bisa mengelola komoditi utamanya, kalau bisa meresapi PTPN, perkebunan negara, bukan jualan lahan HGU negara, nggak mungkin kepikiran,” kata Bafagih dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur PTPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).
Bafagih mendorong jajaran PTPN untuk mengungkap oknum di balik okupansi lahan di Puncak. Ia meminta jajaran PTPN untuk melakukan pengetatan pengawasan.
“Ini juga banyak oknum yang nebeng di lahan panjenengan, yang menyebabkan terjadinya berkurangnya resapan air. Itu sampaikan juga,” jelasnya.
“Disampaikan saja kepada publik, kira-kira oknum-oknum yang terlibat itu siapa,” sambungnya lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka juga mendesak PTPN untuk kembali ke bisnis inti, yakni pengelolaan perkebunan. Ia menegaskan, PTPN tidak menyewakan lahan.
Rieke meminta jajaran PTPN mengungkap oknum di balik okupansi lahan di Puncak. Ia menilai, PTPN sudah selayaknya fokus mengelola perkebunan bukan untuk menyewakan lahan kepada oknum yang hendak menggunakan lahan.
“Sebut siapa oknum yang okupansi itu. Enggak usah pakai istilah oknum,” tegasnya.
Sebagai informasi, PTPN I tercatat sebagai pemilik sebagian lahan Gunung Mas, Puncak.
Aset kelolaan PTPN I di kawasan Gunung Mas tercatat seluas 1623,19 hektar (ha), dengan rincian okupansi seluas 488,21 ha (30,69%), reboisasi hutan 407,28 ha (25,09%), mitra B2B 306,14 ha (18,86%), tanaman teh 235,52 (14,51%), areal cadangan 80,00 ha (4,93%), unit agrowisata 39,08 ha (2,41%), fasos dan fasum 24,31 ha (1,50%), areal marjinal 21,65 ha (1,33%), dan emplasmen 11,00 ha (0,68%). •tn/aha
