//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kesetaraan gender masih menjadi tantangan global. Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani, mendorong parlemen dunia untuk memaksimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin ke-5 mengenai kesetaraan gender.
“Aksi afirmatif harus kita kedepankan untuk mengatasi tantangan sistemik yang mengesampingkan peran perempuan akibat struktur patriarki,” ujar Pinka dalam keterangannya kepada Parlementaria, Senin (17/3/2025). Pernyataan itu telah ia sampaikan dalam intervensinya pada sesi kedua Sidang Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women/CSW) di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (11/3). Sesi ini mengangkat tema “Pushing Back Against the Pushback”.
Di hadapan forum parlemen dunia, Pinka menyampaikan tiga langkah transformatif yang telah dilakukan Parlemen Indonesia guna mencapai kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
“Pertama, pembuatan dan penguatan undang-undang yang melindungi serta mengedepankan kesetaraan gender, termasuk memastikan kuota keterwakilan 30 persen perempuan calon anggota legislatif di tingkat partai,” jelasnya.
Kedua, lanjutnya, Parlemen Indonesia mengalokasikan anggaran untuk kebijakan yang sensitif gender guna memastikan kebijakan negara lebih inklusif dan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan. “Ketiga, membentuk Kaukus Perempuan Parlemen untuk mendukung kepemimpinan perempuan serta memfasilitasi partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan kebijakan,” tuturnya.
Politisi muda Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa Parlemen Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam mencapai kesetaraan gender serta melindungi hak-hak perempuan sebagaimana tertuang dalam tujuan ke-5 SDGs. “Forum ini mesti kita manfaatkan untuk membangkitkan aksi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan inklusif,” tegas Pinka. •aha
