//
Anggota Komisi XII DPR RI, Arif Riyanto Uopdana, saat mengikuti kunjungan kerja spesifik di Denpasar,Bali, Rabu (12/03/2025). Foto: Aaron/vel.
PARLEMENTARIA, Denpasar – Komisi XII DPR RI bersama Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Migas, BPH Migas, dan Pertamina melakukan kunjungan kerja ke Bali untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar Minyak (BBM) menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Selain memastikan kelancaran distribusi BBM, dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI, Arif Riyanto Uopdana juga menyoroti permasalahan harga Avtur di Papua yang dinilai terlalu tinggi dan membebani penerbangan perintis di wilayah tersebut.
Arif menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi harga Avtur di Papua yang berdampak pada tingginya biaya penerbangan. “Harga Avtur yang tinggi membuat biaya carter dan tiket pesawat perintis menjadi sangat mahal. Ini tentu menjadi kendala besar bagi masyarakat di Papua, terutama di wilayah pegunungan, yang masih mengandalkan pesawat sebagai satu-satunya moda transportasi,” ujarnya saat ditemui Parlementaria seusai kunjungan kerja spesifik di Denpasar,Bali, Rabu (12/03/2025).
Ia menambahkan bahwa harga Avtur yang terus meningkat berpotensi memperburuk aksesibilitas masyarakat di daerah terpencil. “Masyarakat di Papua Pegunungan tidak punya alternatif transportasi lain selain pesawat. Jika harga Avtur terus naik tanpa ada skema yang jelas untuk mengendalikannya, maka biaya perjalanan akan semakin tidak terjangkau bagi mereka,” tegasnya.
Legislator Dapil Papua Pegunungan itu pun meminta pemerintah bersama Pertamina untuk mencari solusi agar harga Avtur dapat lebih terkendali. “Kami berharap pemerintah bersama Pertamina dapat mencarikan skema terbaik agar harga Avtur tidak terus mengalami kenaikan. Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga soal keadilan akses transportasi bagi saudara-saudara kita di Papua,” tutupnya.
Kunjungan ini tidak hanya berfokus pada kesiapan BBM di Bali menjelang hari besar keagamaan, tetapi juga menjadi momen bagi pemerintah dan Pertamina untuk meninjau kebijakan harga energi yang berpengaruh pada konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil. •aar/rdn
