//
Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian saat mengikuti agenda kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI di Kantor PLN Jayapura, Papua, selasa (28/10/2025). Foto : Eno/Andri.
PARLEMENTARIA, Jayapura – Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan kebijakan SPBU Satu Harga di wilayah Papua. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata pemerataan akses energi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang seringkali menghadapi tantangan logistik tinggi.
Ramson menjelaskan, di seluruh wilayah Papua saat ini terdapat 12 SPBU yang telah menerapkan Satu Harga, termasuk di Kota Jayapura. Uniknya, di Jayapura terdapat dua jenis SPBU, yaitu reguler dan satu harga. Kondisi ini disebabkan oleh karakter geografis wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan memiliki medan distribusi yang berat serta jarak antarwilayah yang jauh.
“Untuk daerah-daerah yang terpencil, kebijakan SPBU Satu Harga sangat penting. Kalau tidak, biaya transportasi dan logistik untuk mendistribusikan BBM akan membuat harga di daerah itu jauh lebih mahal dibanding daerah lain,” ujar Ramson Siagian saat rapat dengan Pertamina di Jayapura, Papua, Selasa (28/10/2025).
Ia menegaskan, Pertamina Patra Niaga perlu memastikan agar subsidi distribusi atau biaya logistik tidak dibebankan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat di Papua bisa memperoleh BBM, elpiji, maupun minyak tanah dengan harga yang sama seperti di wilayah lain di Indonesia. “Kebijakan satu harga ini adalah bentuk keadilan energi yang harus dijaga,” tambahnya.
Ramson juga mengapresiasi kinerja Pertamina yang dinilai berhasil menjaga stok energi di Papua dalam kondisi stabil. Berdasarkan data yang diterima Komisi XII DPR, rata-rata stok BBM di Papua mencapai 21 hari, sementara stok elpiji mencapai 61 hari — lebih tinggi dibandingkan stok rata-rata nasional. Kondisi ini, kata Ramson, menunjukkan kesiapan yang baik menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2025.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Papua merupakan lumbung energi nasional, sehingga pemerintah dan Pertamina harus memastikan kebijakan energi di wilayah tersebut berjalan adil dan berkelanjutan. “Walaupun biaya operasional di Papua lebih tinggi, secara nasional Pertamina tetap memperoleh keuntungan. Karena itu, penting bagi negara untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi bisnis dan tanggung jawab sosial,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. •eno/rdn
