//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan perkembangan terkait pendanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilu. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah diberikan waktu 10 hari sejak Rapat Kerja (Raker) terakhir untuk menyiapkan skema pendanaan PSU, yang seharusnya sudah siap pada hari Jumat (7/3/2025), namun karena tidak ada Raker pada hari tersebut, maka laporan akan disampaikan pada hari Senin, 10 Maret 2025 mendatang.
“Ya, kami memberi kesempatan pemerintah 10 hari sejak raker kemarin. Dan harusnya hari Jumat ini sudah siap mereka, tetapi karena hari Jumat kita tidak ada raker, jadi hari Senin. Tapi saya dapat informasi, pemerintah sudah siap,” ujar Dede Yusuf kepada Parlementaria saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi II ke Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).
Secara nasional, kebutuhan pendanaan untuk 24 daerah yang melaksanakan PSU diperkirakan mencapai 750 miliar rupiah, di luar biaya pengamanan. Jika ditambah dengan biaya pengamanan, total anggaran bisa mencapai 900 miliar hingga 1 triliun rupiah.
“(PSU) Nasional itu dari 24 PSU sekitar 750 miliar di luar biaya pengamanan. Jadi kalau biaya plus minus biaya pengamanan, bisa mencapai 900 sampai 1 triliun,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Dede Yusuf juga menyoroti bahwa dari 24 daerah yang menggelar PSU, sekitar 16 daerah tidak sanggup membiayai sendiri. Hingga saat ini, laporan dari pemerintah provinsi terkait kesiapan pendanaan masih belum diterima.
“Nah, skemanya besok hari Senin akan dilaporkan kepada Komisi II. Dari 24 PSU mungkin sekitar 16 tidak sanggup membiayai sendiri. Provinsi belum melaporkan sih. Ini kita berbicara masih (tingkat) kabupaten/kotanya. Banyak faktor kenapa tidak bisa membiayai, salah satunya mungkin habis-habisan waktu Pilkada kemarin, jadi tidak mempersiapkan untuk adanya PSU,” paparnya.
Sementara itu, Legislator dapil Jawa Barat II itu juga menyatakan untuk pelaksanaan PSU di Jawa Barat sendiri menurutnya aman. “Pemerintah Jawa Barat terdapat satu daerah yang PSU, kebutuhannya hanya 60 miliar, pemerintah provinsi menyiapkan 30 miliar, dan dari KPU punya SILPA, itu dipakai 30 miliar. Jadi Jawa Barat sebetulnya dalam konteks ini aman,” tambahnya. •gal/rdn
