//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka memberikan pandangan mendalam mengenai pentingnya penguatan sektor industri pertahanan dalam mendukung kemandirian dan kemajuan Indonesia. Ia pun menekankan pembangunan dan keberlanjutan industri pertahanan di Indonesia dengan memperhatikan visi besar Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, industri pertahanan di bawah holding DEFEND ID harus mampu memproduksi lebih dari sekadar kendaraan atau peralatan sederhana. Ia berharap agar sektor ini dapat menghasilkan produk-produk vital seperti kapal selam, radar, dan alat pertahanan canggih lainnya, yang dapat bersaing di pasar global.
“Industri pertahanan bukan hanya soal memproduksi mobil atau motor, tapi harus lebih dari itu. Ini tentang memperkuat kemandirian bangsa dalam hal pertahanan,” ujar Rieke dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Joga Dharma Setiawan beserta subholding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Di sisi lain, dirinya juga menyoroti soal anggaran dan dukungan negara yang berperan sangat penting untuk memastikan industri pertahanan bisa dapat berkembang. Oleh karena itu, ia juga mengingatkan agar kebijakan negara harus berbasis pada riset dan inovasi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
“Tidak mungkin industri pertahanan dapat berkembang tanpa riset. Oleh karena itu, kami mendukung adanya pendanaan lintas tahun untuk riset pertahanan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rieke mendesak agar data impor senjata dari negara-negara lain menjadi bahan evaluasi penting dalam pengembangan kapasitas produksi dalam negeri. Ia meminta agar data impor senjata untuk TNI dan Polri pada tahun 2020-2024 dapat disampaikan, guna mengetahui sejauh mana produk industri pertahanan dalam negeri dapat menggantikan impor tersebut.
Salah satu perhatian utama Rieke adalah mengenai alih teknologi dalam industri pertahanan. Menurutnya, sektor ini harus lebih giat dalam menguasai teknologi yang signifikan, terutama terkait pengadaan senjata dari luar negeri. “Kami ingin memastikan bahwa alih teknologi benar-benar bisa dilakukan agar industri pertahanan kita semakin mandiri,” ujarnya.
Dirinya juga mengingatkan pentingnya dukungan dari pemerintah untuk memastikan adanya skema pemesanan berkelanjutan. “Pemesanan yang tidak terstruktur dapat menghambat perkembangan industri. Pemerintah harus memiliki rencana jangka panjang untuk memastikan industri pertahanan ini berkembang dengan baik,” tambahnya.
Terkait pentingnya penguatan riset dan pengembangan (R&D) di sektor pertahanan, ia ingin pemerintah berupaya memperkuat kemandirian industri dalam jangka panjang. Dirinya berharap pemerintah, melalui kementerian terkait, dapat memberikan perhatian serius terhadap pengembangan teknologi dan riset di bidang pertahanan.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa Indonesia harus siap untuk berkompetisi di pasar industri pertahanan global. Dukungan yang tepat dari pemerintah, termasuk dalam hal anggaran untuk riset dan pengembangan, menjadi kunci untuk mewujudkan visi Indonesia yang mandiri dalam industri pertahanan. “Mari kita bersama-sama memastikan bahwa Indonesia mampu menjadi kekuatan pertahanan yang mandiri dan kompetitif di dunia,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Komisi VI akan terus memantau dan memberikan dukungan terhadap pengembangan industri pertahanan, khususnya terkait dengan rekomendasi dari Komite Kebijakan Pertahanan Nasional yang telah mengidentifikasi 10 (sepuluh) program prioritas industri pertahanan. Dengan demikian, tegasnya, diharapkan adanya keselarasan antara kebijakan umum pertahanan negara dan pengembangan industri pertahanan domestik.
Harapannya, Indonesia dapat lebih mandiri dalam memproduksi peralatan pertahanan dan tidak bergantung pada impor, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. •um/aha
