//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI menerima masukan dari para ahli hukum terkait revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Masukan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang menghadirkan Prof. Cecep Darmawan, Prof. Johannes Gunawan, dan Prof. Bernadette Mulyati Waluyo.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa revisi UU Sisdiknas harus memastikan sistem pendidikan nasional lebih komprehensif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Pendidikan di Indonesia harus mampu mengakomodasi seluruh kepentingan, dari pendidikan dasar hingga tinggi, serta menyelaraskan berbagai regulasi yang sebelumnya terpisah agar memberikan kepastian hukum yang jelas. Kita ingin memastikan akses pendidikan yang lebih merata, sehingga setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan hak pendidikan yang berkualitas,” ujar Hetifah di Gedung DPR RI, Kamis (27/2/2025).
Hetifah menambahkan bahwa revisi ini harus bersifat visioner dan progresif, dengan memperkuat digitalisasi pendidikan serta konsep link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri agar lulusan memiliki daya saing global.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang mengikuti kaidah legal drafting yang tepat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih terstruktur dan efektif. Salah satu poin utama dalam RDPU ini adalah harmonisasi regulasi pendidikan agar kebijakan di tingkat pusat dan daerah lebih selaras.
“Perlu adanya redefinisi sistem pembiayaan pendidikan guna memastikan bahwa anggaran yang tersedia benar-benar dialokasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” jelas Hetifah.
Panja RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI juga meminta para narasumber memberikan kajian lebih lanjut terkait metode penyusunan regulasi yang paling efektif, serta langkah-langkah konkret untuk memperbaiki postur anggaran pendidikan agar lebih optimal dan tepat sasaran.
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan bahwa revisi UU Sisdiknas mampu menjawab tantangan pendidikan di masa depan. Regulasi yang dihasilkan diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan relevan bagi generasi Indonesia Emas 2045. •tn/aha
