Komisi VII Tekankan Keberlanjutan dan Kualitas dalam Pembahasan RUU Kepariwisataan

PARLEMENTARIA, Lombok Barat –  Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati menekankan pentingnya keberlanjutan dan kualitas pariwisata (quality tourism). Ia juga menyoroti perlunya edukasi bagi masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat pariwisata tinggi, agar mereka lebih siap dalam mengembangkan destinasi wisata yang berdaya saing.

“Kita juga ingin memperjuangkan edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan (tingkat) kepariwisataan tinggi, supaya ada perbaikan. Ini bertujuan agar kita bisa meningkatkan sektor pariwisata kita, khususnya daya tarik Indonesia bagi wisatawan mancanegara,” ungkapnya kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu (26/2/2025).

Kunjungan kerja ini berfokus pada destinasi unggulan, seperti Mandalika dan Gili Trawangan. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa fokus serap aspirasi di lokasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki serta diperhatikan dalam Rancangan UU tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan).

“Sekarang kita di Lombok karena ada Mandalika, Gili Trawangan, dan semua pulau Gili di NTB. Ini memang menjadi salah satu fokus kita, melihat kondisi yang ada serta apa yang harus diperbaiki dalam Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009,” jelasnya.

Saraswati juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata setempat dalam kunjungan ini. Kehadiran mereka memungkinkan adanya dialog langsung dengan para pengusaha pariwisata untuk menampung keluhan serta masukan.

“Untungnya, tentu kami bersyukur bahwa didampingi juga oleh Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata setempat. Mereka bisa mendengarkan langsung keluh kesah serta laporan dari para pengusaha di sektor pariwisata. Tentu semua ini sudah kami catat dan akan kami bawa kembali untuk pembahasan di DPR,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perlunya perbaikan dari segi perizinan untuk pengadaan acara seperti konferensi, konser, dan kegiatan lainnya agar sektor pariwisata, khususnya di NTB, dapat berkembang lebih baik.

“Kami berharap bahwa mereka mencatat semua dan memperbaiki terutama dari segi perizinan untuk pengadaan acara, apakah itu untuk MICE, konser, dan lain sebagainya agar pariwisata di Indonesia, terutama di NTB, bisa hidup,” ujarnya.

Selain itu, Legislator Dapil Jakarta III itu juga menjelaskan bahwa revisi RUU ini merupakan Carry-Over dari periode sebelumnya yang sempat mengalami hambatan. Salah satu tantangan adalah penolakan dari Kementerian Pendidikan yang menganggap pendidikan sebagai ranah mereka, meskipun aspek edukasi dalam sektor pariwisata bisa diperjuangkan dalam regulasi ini.

“RUU ini adalah dari bawaan (DPR periode) yang sebelumnya memang kemarin itu sedikit stuck ya. Kita ada penolakan dari Kementerian Pendidikan yang menganggap bahwa pendidikan seharusnya menjadi ranahnya mereka, tetapi sebenarnya sudah ada undang-undang lainnya yang memungkinkan edukasi, termasuk lingkungan hidup dan lainnya, diperjuangkan di dalam undang-undang ini,” jelas Saraswati.

Ia menegaskan pentingnya menjamin kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata, termasuk perhotelan, kuliner, dan lainnya, agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dampak positif pariwisata terhadap ekonomi lokal.

“Kami ingin memastikan SDM kita itu bisa terjamin untuk hospitality sector, pariwisata, kuliner, dan seterusnya. Tapi juga dari masyarakatnya, supaya mereka punya pemahaman bagaimana pariwisata bisa memberikan dampak positif untuk ekonomi di sekitarnya,” tutupnya. •aar/rdn