Syarif Fasha: PT Vale Indonesia Harus Perhatikan Praktik Pertambangan Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Luwu Timur – Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi XII ke PT Vale Indonesia, di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Hal itu untuk mendalami berbagai aspek terkait dengan operasi perusahaan tambang tersebut, termasuk hasil produksi, kegiatan trading, rehabilitasi lahan, serta keselamatan kerja. Dalam kunjungan tersebut, turut hadir pejabat dari Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Syarif menjelaskan, kunjungannya kali ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana PT Vale Indonesia menjalankan proses produksi dan bagaimana perusahaan mengelola rehabilitasi lahan setelah operasi tambang. Salah satu pertanyaan utama yang disampaikan adalah mengenai produksi nikel tahunan yang mencapai 60 ribu ton per tahun dan bagaimana PT Vale mengelola lahan yang telah dieksplorasi.

“Kami ingin memastikan bagaimana PT Vale melakukan rehabilitasi lahan setelah proses eksplorasi, apalagi eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan ini dapat mencapai kedalaman lebih dari 100 meter. Kami ingin tahu apakah mereka menimbun area tersebut atau langsung melakukan penghijauan kembali,” ujar Syarif kepada Parlementaria, di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Minggu (16/2/2025).

Ia menegaskan pentingnya praktik pertambangan yang berkelanjutan untuk menghindari dampak negatif bagi lingkungan, seperti yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung dengan penambangan timah yang menghasilkan danau-danau yang tidak terkelola dengan baik.

Selain itu, Syarif juga menyampaikan kekhawatirannya terkait dengan potensi manipulasi kuota produksi dan pajak yang dapat merugikan pendapatan negara.

“Kami menanyakan apakah produksi tahunan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kuota yang ditentukan, seperti RKB, agar tidak ada manipulasi yang dapat mengurangi potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Pada kesempatan tersebut, Syarif juga menyentuh topik mengenai aspek keselamatan kerja (K3) di PT Vale. Meskipun perusahaan telah memenuhi standar K3, ia mencatat bahwa beberapa mesin yang digunakan sudah cukup tua. “Kami berharap PT Vale terus memperbarui peralatan dan teknologi yang digunakan untuk mendukung efisiensi dan keselamatan kerja,” tambahnya.

Syarif juga mengingatkan agar PT Vale sebagai perusahaan BUMN tidak hanya fokus pada produksi dan keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat setempat dapat menikmati manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut. “Jangan sampai masyarakat setempat sulit mendapatkan pekerjaan karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk bekerja di PT Vale,” ujar Syarif.

Selain itu, mengingat luasnya konsesi yang dikuasai PT Vale, yang mencapai sekitar 118 ribu hektare, Syarif menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap fasilitas umum, seperti jalan yang berada di dalam konsesi. “Sebagai BUMN, PT Vale harus memastikan akses masyarakat tidak dibatasi, mengingat konsesi ini juga merupakan milik negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.

Kunjungan ini juga membahas topik hilirisasi industri nikel. Syarif mengungkapkan bahwa Komisi XII DPR RI terus memantau perkembangan hilirisasi nikel, dengan harapan PT Vale dapat berkontribusi lebih besar terhadap pengolahan dan pemrosesan nikel hingga produk akhir, seperti baterai dan komponen energi terbarukan lainnya.

Terakhir, Syarif menyampaikan beberapa pesan terkait dengan pemantauan distribusi BBM subsidi, seperti solar dan petalite. Ia menegaskan perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan Pertamina untuk menghindari kelangkaan BBM dan LPG 3 kilo, serta memastikan agar distribusinya tepat sasaran, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

“Semoga dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pihak terkait, kita dapat menghindari kelangkaan dan antrian panjang BBM serta LPG di masyarakat,” tutup Syarif. •afr/rdn