//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, mempertanyakan mekanisme pinjaman 500 juta yang diberikan kepada pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rapat kerja bersama Kementrian UMKM, ia menyoroti aspek likuiditas, bunga pinjaman, serta keterlibatan bank dalam skema ini.
“Informasi yang saya dapatkan, Pak Menteri menyebutkan adanya bantuan pinjaman 500 juta untuk pelaku UMKM dalam ekosistem MBG. Pertanyaannya, apakah ini murni pinjaman atau ada subsidi bunga? Jika pinjaman, berapa besar bunga yang dikenakan?” ujar Novita di Senayan, Jakarta, Rabu (5/1/2025).
Tak hanya itu, legislator perempuan satu-satunya dari dapil Jawa Timur VII itu juga mempertanyakan lembaga keuangan yang terlibat dalam skema ini, apakah berasal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa likuiditas perbankan tetap stabil, mengingat jumlah daerah yang terlibat dalam program MBG cukup banyak.
“Apakah bank-bank yang terlibat mampu menjaga likuiditas untuk menyalurkan pinjaman sebesar ini? Apalagi di sisi lain ada wacana penghapusan piutang UMKM. Bagaimana strategi pemerintah agar kebijakan ini tidak berdampak pada stabilitas ekonomi dan menghindari krisis moneter?” lanjut Novita.
Perempuan yang dikenal sebagai tokoh pemberdayaan perempuan pelaku UMKM itu berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan komprehensif mengenai skema pembiayaan ini agar UMKM benar-benar merasakan manfaatnya tanpa terbebani risiko finansial. •bia/aha
