//
PARLEMENTARIA, Tegal – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menyoroti rendahnya penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang masih berada di kisaran 20 persen, meskipun sektor ini berkontribusi hingga 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Salah satu kendala utama UMKM adalah akses terhadap fasilitas kredit dari perbankan nasional. Kami mendorong agar akses ini ditingkatkan dan dipermudah melalui kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujar Hekal usai pertemuan dengan perwakilan OJK di Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis (30/1/2025).
Legislator Fraksi Partai Gerindra ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan guna mencapai target Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam peningkatan jumlah wirausaha, pembangunan ekonomi desa, dan penciptaan lapangan kerja. Ia juga menilai bahwa kemudahan akses kredit dapat membantu pelaku usaha terhindar dari pinjaman online ilegal yang menawarkan suku bunga tinggi.
Lebih lanjut, Hekal mengapresiasi program literasi keuangan OJK, tetapi mengusulkan agar program tersebut dirancang dalam roadmap yang lebih terstruktur untuk memastikan efektivitas dan koordinasi antarpemangku kepentingan. “Kementerian Keuangan, OJK, dan legislatif harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah digariskan dalam Asta Cita,” tambahnya.
Hekal juga mengapresiasi kinerja OJK di Tegal, namun menekankan perlunya pemetaan lebih baik terhadap kelompok UMKM yang membutuhkan dukungan, terutama dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Kami berharap sinergi ini dapat meningkatkan efektivitas program di lapangan dan benar-benar berdampak bagi UMKM,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah pada November 2024 mencapai 49,3 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Beberapa kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM antara lain:
- Peluncuran Kredit Melawan Rentenir, sebagai solusi mengurangi ketergantungan UMKM terhadap pinjaman berbunga tinggi.
- KUR Klaster dalam Ekosistem Digital, yang mempermudah akses pembiayaan dan mendorong digitalisasi UMKM.
- Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), untuk memastikan perlindungan bagi pelaku usaha dari praktik keuangan ilegal.
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Tegal dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal, didampingi M. Hanif Dhakiri (Wakil Ketua), serta diikuti oleh sejumlah anggota Komisi XI, antara lain Harris Turino, Musthofa, Didik Haryadi, Kamrussamad, Imron Amin, Julie Sutrisno Laiskodat, Alamuddin Dimyati Rois, H.A. Junaidi Auly, dan Ahmad Najib Qodratullah. •oji/aha
