//
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto: Munchen/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025. Program ini merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan gizi masyarakat.
“Program ini kita harapkan membantu menurunkan prevalensi stunting. Selain itu, juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujar Kurniasih dalam keterangannya yang diterima Parlementaria, Selasa (7/1/2025).
Kurniasih menegaskan bahwa program MBG diharapkan mampu menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga berada di bawah standar WHO, yaitu 20 persen, pada tahun pertama pelaksanaannya.
“Ini adalah langkah strategis yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Dengan pengawasan ketat, pemanfaatan sumber daya lokal, serta komunikasi dan edukasi kepada masyarakat, saya optimis program ini akan berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi bangsa,” tegas Kurniasih.
Pada tahap awal, program MBG akan menyasar 3 juta penerima manfaat dalam tiga bulan pertama, dengan target meningkat menjadi 6 juta penerima pada tiga bulan berikutnya. Penerima manfaat meliputi anak-anak usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk mendukung pelaksanaan, sebanyak 937 dapur umum telah disiapkan, masing-masing mampu memproduksi 3.000-3.500 paket makan bergizi setiap hari.
“Penerapan bertahap ini sangat wajar, mengingat tantangan seperti jarak, infrastruktur, serta kualitas dan kemasan makanan. Dengan langkah ini, kita bisa menjadikan program ini sebagai pilot project yang matang sebelum diterapkan secara nasional,” tambah Kurniasih.
Kurniasih juga menekankan pentingnya penerapan bertahap sebagai upaya menciptakan model pelaksanaan yang ideal melalui monitoring dan evaluasi di setiap tahapan. “Dibuat bertahap untuk menciptakan model pelaksanaan yang sesuai, sehingga kekurangan bisa diperbaiki, termasuk dari sisi anggaran,” ungkapnya.
Menurut Kurniasih, Komisi IX dan Badan Gizi Nasional telah menyepakati beberapa kriteria terkait ekosistem pelaksanaan, termasuk lokasi dapur umum dan jaraknya ke sekolah. “Ahli gizi telah disiapkan, dan pelatihan sudah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Jadi, ekosistemnya sudah ada. Kita doakan semuanya berjalan lancar agar sesuai dengan semangat Bapak Presiden, termasuk dalam menurunkan angka stunting,” ujarnya.
Lebih jauh, Kurniasih menyoroti bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi, tetapi juga ekonomi. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti hasil pertanian dan peternakan setempat, program ini diharapkan dapat mendorong kebangkitan ekonomi pedesaan dan mencegah terjadinya surplus panen yang terbuang.
“Program ini juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru, mulai dari dapur umum, pengemasan makanan, transportasi, hingga pengawasan di lapangan. Ini menjadi solusi di tengah tingginya angka pengangguran,” pungkasnya. •rnm/aha
