//
Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas saat mengikuti Rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada Rabu (21/8/2024). Foto: Munchen/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kementerian Keuangan RI kembali mencatatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga belas kalinya atas audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Meski begitu, BPK masih memberikan lebih dari seratus rekomendasi atas temuan yang ada pada instansi tersebut.
Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas menyampaikan apresiasi atas capaian Kemenkeu. Meski begitu ia tetap berharap agar Kemenkeu dapat meminimalkan hal-hal yang bisa berujung menjadi temuan BPK. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada Rabu (21/8/2024) di Senayan, Jakarta.
“Saya kira laporan keuangan Kementerian Keuangan ini sudah patut diapresiasi karena sudah 13 kali WTP. Cuma saya baca juga bahwa catatan atau temuan-temuan itu masih banyak dan ke depan saya memberi semangat kepada Kementerian Keuangan agar catatan-catatan tersebut menjadi lebih sedikit,” kata Bertu yang juga Anggota Badan Anggaran DPR RI ini.
Lebih lanjut, politisi Fraksi PKB itu mengatakan bahwa Kementerian Keuangan kerap menjadi tolok ukur bagi kementerian/lembaga lain di tanah air. Untuk itu Kementerian Keuangan harus dapat memberikan citra positif dari kinerjanya.
“Kenapa? Kementerian Keuangan ini adalah tolak ukur dari semua lembaga yang ada di Indonesianya mulai dari pemerintah daerah sampai dengan lembaga-lembaga lainnya. Kalau sampai catatannya banyak atau kalau sampai opini dari audit Kementerian Keuangan tidak baik ini akan menjadi tidak baik juga bagi seluruh lembaga yang ada di negara kita,” tutupnya.
Berdasarkan paparan Menteri Keuangan setidaknya ada empat kelompok besar yang masuk dalam rekomendasi BPK dan juga menjadi arahan Komisi XI DPR RI terkait dengan kinerja instansi tersebut, yaitu; Spending Better, Pemetaan kategori BUMN, Core Tax serta Pengungkapan realisasi belanja berdasarkan fungsi. •uc/aha
