//
Anggota DPR RI Netty Prasetya (kanan) saat menyerahkan Pandangan Fraksi atas RUU APBN TA 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Foto:.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang diwakilkan oleh Anggota DPR RI Netty Prasetya mengungkapkan bahwa Fraksi PKS sangat optimis dan percaya bahwa dengan semangat Kemerdekaan RI semua tantangan dan permasalahan Indonesia.
Maka dari itu menurutnya, APBN 2025 harus mengarah dan sampai kepada tujuan tujuan Indonesia seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“APBN 2025 harus dapat menstimulus dan berkontribusi optimal serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia,” ujar Netty dalam rapat Paripurna di Ruang rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Selain itu, F-PKS menyebut RAPBN tahun 2025 masih membutuhkan penajaman. Hal itu agar RAPBN nantinya lebih sehat, kredibel, serta berdampak lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat. “Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1,” lanjut politisi yang juga Anggota Komis IX DPR RI ini.
Sejumlah catatan disampaikan oleh F-PKS yang berfokus pada Asumsi Makro Ekonomi, Indikator Kesejahteraan, Penerimaan Negara, belanja Pemerintah, Transfer ke Daerah, serta mengenai Defisit dan Pembiayaan.
Pada poin Asumsi Makro Ekonomi, catatan F-PKS diantaranya yakni mengingatkan bahwa penetapan target-target tahun 2025 harus lebih kredibel dan dapat direalisasikan. Sehingga, ekonomi bisa bergerak lebih cepat sehingga persoalan-persoalan sosial ekonomi maupun ketimpangan dapat diatasi lebih cepat.
Pada Indikator Kesejahteraan, salah satu catatan yang disampaikan yaitu F-PKS berpandangan target pemerintah untuk menurunkan kemiskinan menjadi 7-8 persen pada 2025 adalah positif, namun perlu mempertimbangkan tantangan ekonomi yang ada dan kerja keras pemerintah.
Mengenai penerimaan negara, F-PKS menilai pemerintah perlu mendorong peningkatan basis pajak sektoral. Terlebih, tren penerimaan negara yang diprediksi menurun serta prediksi Bank Dunia mengenai potensi penurunan indeks harga komoditas.
Untuk belanja pemerintah, F-PKS berpandangan agar kebijakan alokasi anggaran 2025 berfokus pada kualitas. Adapun terkait Transfer ke Daerah, F-PKS mencermati bahwa peningkatan anggaran TKD 2025 butuh kajian yang komprehensif sehingga diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah.
Terakhir, mengenai Defisit dan Pembiayaan, F-PKS memandang besaran defisit yang semakin meningkat perlu diwaspadai meskipun secara persentase terhadap PDB masih di bawah batas maksimal. •hal/aha
