//
Anggota DPR RI Muhammad Aras saat menyerahkan Pandangan Fraksi PPP atas RUU APBN TA 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Foto:.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) yang dibacakan oleh anggota DPR RI Muhammad Aras mengapresiasi pemerintah yang telah menyusun kebijakan fiskal tahun anggaran 2025 dengan tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam RAPBN 2025..Menurutnya,RAPBN Tahun 2025 ini akan mengantarkan proses transisi kepemimpinan menuju pemerintahan baru.
“Dimana untuk mensukseskan kebijakan tersebut, Pemerintah berencana menempuh 2 (dua) strategi utama yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah-panjang,” ujar Aras dalam dalam Rapat Paripurna di Ruang rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (20/8/2024)
lebih lanjut untuk mensukseskan RAPBN tersebut, F-PPP dalam kesempatan itu meminta Pemerintah agar tetap menjaga keberlanjutan reformasi baik dari sisi pendapatan dan belanja, serta melakukan berbagai inovasi untuk pembiayaan defisit APBN Tahun Anggaran 2025
“Oleh sebab itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi penerimaan negara, perbaikan sisi belanja dan pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati,” ujar Aras.
Selain itu, F-PPP juga meminta Pemerintah untuk terus mengantisipasi dampak perkembangan ekonomi di negara negara utama seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Jepang dan Zona Eropa. Fraksi PPP juga meminta Pemerintah harus selalu waspada menavigasi dan memitigasi tekanan eksternal dan mengelola stabilitas Rupiah.
“Ini penting dilakukan untuk menjamin stabilitas keuangan dalam negeri, pertumbuhan sektor riil, dan perekonomian secara keseluruhan,” lanjutnya.
Adapun catatan-catatan terkait RAPBN 2025 dari F-PPP diantaranya menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dinilai cukup rasional, mengingat tantangan perekonomian ke depan sangat berat, terlebih lagi adanya rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen, yang tentunya akan menekan daya beli masyarakat.
“Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta agar Pemerintah memastikan kebijakan-kebijakan yang bersumber dari APBN itu lebih berpihak pada kualitas daripada pertumbuhannya,” ucap politisi yang juga Anggota Komisi V DPR RI ini.
Terkait rencana kenaikan PPN, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta Pemerintah agar menundanya kembali. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pun menghimbau agar Pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat utamanya sektor konsumsi domestik.
Terkait Penerimaan Negara, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpandangan, dalam Pemerintahan yang baru nanti, sangat diperlukan kepemimpinan dari Menteri Keuangan yang mumpuni. Terkait PNBP, Pemerintah menargetkan sebesar Rp505,4 triliun. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyayangkan target tersebut mengalami penurunan sebesar 8% dari outlook tahun 2024 yang sebesar Rp549,1 triliun.
“Oleh karenanya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terus mendukung Pemerintah dalam upaya peningkatan PNBP yang dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan,” terangnya. •hal/aha
