//
Anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie uasi menghadiri Pidato RUU APBN 2025 dan Penyampaian Nota Keuangan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama Gedung MPR-DPR-DPD RI, Jakarta, Jumat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah diketahui akan menganggarkan Rp 400,3 triliun dari APBN 2025 untuk pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya untuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Jokowi dalam Pidato RUU APBN 2025 dan Penyampaian Nota Keuangan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama Gedung MPR-DPR-DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Secara lebih rinci, Presiden menerangkan anggaran tersebut akan dibagi menjadi sejumlah pos pengeluaran terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.
Merespon hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie saat diwawancarai Parlementaria usai sidang tahunan mendorong Pemerintah betul-betul terus berkomitmen menyelesaikan pembangunan IKN secara bertahap mulai dari infrastruktur jalan, bandara hingga penyediaan sarana air bersih hingga tuntas tahun 2045 sebagaimana rencana target yang telah ditentukan.
“Kan kita sudah alokasikan ya sekitar 80-an sekian triliun (83 T) ya dalam rangka menyelesaikan prioritas infrastruktur termasuk bangunan gedung-gedung, jalan, bandara dan air bersih. Ini harus kita selesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan Pemerintah bagaimana supaya IKN nanti sudah bisa efektif yang direncanakan tahun 2045 itu sudah rampung seluruhnya menjadi Ibu Kota dengan segala fasilitas,” ujar Syarief.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut mengungkapkan Badan Anggaran DPR RI akan terus mengawal pembangunan IKN melalui fungsi pengawasan. Secara rincinya, akan dibahas di dalam rapat-rapat di panitia anggaran termasuk juga rapat-rapat yang dilakukan oleh Komisi-Komisi terkait bersama Kementerian pada saat pembahasan anggaran tahun 2025.
“Karena tentu kita akan lihat arah daripada produksi anggarannya ya paling tidak secara efektif, efisien, produktif. Maka tentu nanti Banggar yang merupakan perwakilan dari masing-masing Fraksi akan melihat terhadap urgen anggarannya yang diajukan oleh Pemerintah,” tutur Syarief.
Syarief yang juga selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI ini mengharapkan nantinya kesepakatan anggaran yang dihasilkan berlangsung ideal dan seimbang. Sehingga, ungkapnya, kedepannya pihak Pemerintah tidak mengalami kesulitan di kemudian hari. Terlebih, nantinya akan ada transisi pemerintahan baru.
“Tentu akan mengakomodir juga terhadap dari visi-misi yang disampaikan oleh Pemerintah baru yang disampaikan pada saat kampanye. Sehingga kita harapkan bahwa anggaran-anggaran itu yang nanti setelah kita setujui ya tentu itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat bangsa,” pungkas Syarief. •pun/aha
