//
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan Indonesia berkomitmen menjadi mitra pembangunan negara-negara di kawasan Pasifik. Hal ini dirinya sampaikan saat menutup perhelatan Sidang Kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan Indonesia berkomitmen menjadi mitra pembangunan negara-negara di kawasan Pasifik. Hal ini dirinya sampaikan saat menutup perhelatan Sidang Kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, Kamis (25/7/2024).
“Secara keseluruhan, pertemuan berjalan sukses dan konstruktif. Sebanyak 12 negara, termasuk 7 Ketua Parlemen hadir dalam pertemuan. Ini sungguh merupakan capaian penting, terutama bagi Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik,” ucap Puan.
Dirinya mengatakan, IPPP berpotensi mendorong kemitraan parlemen negara-negara Pasifik untuk menanggapi sejumlah tantangan regional. “Selama pertemuan IPPP, kita berhasil mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi dan cara mengatasinya oleh Indonesia dan negara-negara Pasifik seperti perubahan iklim, maritim, kerja sama ekonomi, SDGs, keamanan dan perdamaian, hingga konektivitas wilayah,” urai Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Diketahui, Sidang ke-2 IPPP yang dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini memiliki rangkaian agenda, yang mana terdiri dari 3 (tiga) sesi pleno. Tentunya, setiap pleno tersebut membahas isu-isu yang dihadapi di kawasan pasifik.
Pada sidang pleno pertama yang bertemakan ‘Mendorong Konektivitas Regional dan Pembangunan Inklusif’, ia memimpin jalannya diskusi. “Saya juga menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, termasuk perlunya pemberdayaan perempuan termasuk dalam dunia politik,” jelasnya.
Pada sesi kedua, para anggota IPPP berdiskusi mengenai topik ‘Menghubungkan Lautan dan Manusia Kita: Peluang dan Tantangan’. Saat sesi ini berlangsung, parlemen Indonesia-Pasifik sepakat untuk meningkatkan konektivitas antarkawasan baik secara fisik maupun non-fisik. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur perhubungan udara dan laut, serta kerja sama penerapan teknologi komunikasi.
“Kita juga akan terus mendorong kerjasama people-to-people melalui pendidikan, pariwisata, pertukaran budaya dan lain sebagainya,” tambah perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Pada sesi ketiga, IPPP mengangkat topik ‘Memanfaatkan Potensi Maritim untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan dan Inkulusif’. Isu-isu yang diangkat seperti kerja sama pengembangan ekonomi biru, industri dan perdagangan produk perikanan, hingga pariwisata laut.
Masing-masing sesi-sesi tersebut, parlemen Indonesia-Pasifik melahirkan dokumen ‘Chair’s Summary’ yang merefleksikan aspirasi bersama pertemuan IPPP. Sebagai pemimpin sidang, Puan merinci Chair’s Summary Sidang IPPP di Jakarta tahun 2024.
“Pertama, menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi mitra pembangunan bagi negara-negara Pasifik,” tegasnya.
Poin kedua Chair’s Summary Sidang ke-2 IPPP adalah tentang komitmen DPR membantu parlemen negara-negara Pasifik meningkatkan kapasitas dalam menjalankan fungsi parlemen (legislasi, pengawasan, dan anggaran).
“DPR RI juga siap membantu meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan parlemen di bidang perancangan undang-undang, pengelolaan media, dan pengembangan teknologi informasi,” sebut Puan.
Cucu Bung Karno itu melanjutkan, poin ketiga dari hasil Sidang ke-2 IPPP yakni kesepakatan untuk memperkuat kerja sama parlemen Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Puan juga mendorong agar peran IPPP dapat dimaksimalkan.
“Saya tekankan juga bahwa IPPP harus menjadi platform kerja sama Parlemen bagi Indonesia dan negara-negara Pasifik,” ujarnya.
Di sela-sela pertemuan IPPP, DPR RI berdialog dengan beberapa anggota Melanesian Spreadhead Group (MSG) yang hadir di Sidang Forum Parlemen Indonesia-Pasifik tersebut. Di antaranya Kepulauan Solomon, Fuji, dan Papua Nugini.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung pembangunan di Papua kepada anggota MSG sebagai sesama saudara satu rumpun Melanesia dengan masyarakat Papua. “Kami memberikan informasi terkait saudara kita yang di Papua. Apa yang sudah dilakukan Indonesia terkait dengan Papua,” terangnya.
Saat penutupan Sidang ke-2 IPPP, Puan meminta Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon yang bertindak sebagai rapporteur pertemuan IPPP ini untuk menyampaikan ringkasan pertemuan sidang di hadapan para delegasi.
Puan juga mempersilakan Presiden Forum Parlemen Kepulauan Pasifik saat ini, Lord Fatafehi Fakafanua yang juga merupakan Ketua Parlemen Tonga untuk menyampaikan sambutan penutup dan pandangan dari parlemen negara-negara Pasifik. Pada Sidang ke-2 IPPP, Lord Fatafehi Fakafanua bertindak sebagai Co-Chair.
Menutup agenda, ia mengapresiasi keaktifan seluruh delegasi negara-negara Pasifik yang hadir. Dirinya menghargai semua pandangan yang disampaikan dari masing-masing negara tentang bagaimana cara memperdalam hubungan negara-negara Pasifik dengan Indonesia, serta bagaimana mengimplementasikannya agar berguna bagi rakyat.
“Saya melihat adanya kesamaan pandangan akan keinginan kuat kita semua untuk membangun hubungan yang konstruktif yaitu hubungan yang bersahabat dan menghargai kedaulatan dan kesatuan teritori masing-masing negara kita,” pungkasnya. •um/rdn
