//
Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati saat mengikuti kunjungan kerja spesifik BAKN Ke Serang, Banten, Selasa (2/4/2024). Foto: Upi/Andri.
PARLEMENTARIA, Serang – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyampaikan keprihatinan terhadap minimnya arus lalu lintas di jalan tol Serang-Panimbang, Banten. Situasi ini dianggap sebagai kendala yang berpotensi mengganggu keuangan PT Wijaya Karya, perusahaan yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan tol tersebut.
“Padahal kita tahu bahwa pembangunan masih harus terus berlanjut karena itu tadi kita menyarankan bahwa harus ada upaya-upaya terobosan dari PT Wijaya Karya untuk bisa membuat terobosan, agar traffic flow (arus lalu lintas) dari jalan tol Serang-Panimbang ini bisa lebih baik. Walaupun memang menjelang Idul Fitri ini tentu akan lebih banyak,” ungkap Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati usai mengikuti kunjungan kerja spesifik BAKN Ke Serang, Banten, Selasa (2/4/2024).
“... harus ada upaya-upaya terobosan dari PT Wijaya Karya untuk bisa membuat terobosan,”
Selain itu, dirinya juga menyoroti potensi pengembangan pariwisata di Tanjung Lesung yang bisa menjadi objek Kawasan Ekonomi Khusus. Hal ini membutuhkan terobosan dan kerjasama yang kuat dengan pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk membuat pembangunan jalan tol Serang-Panimbang menjadi lebih efektif.
“Tanjung Lesung ini memang menjadi objek pariwisata nantinya, Tanjung Lesung kedepannya akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, dengan ini tentu juga harus ada terobosan terus dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah tingkat kabupatennya,” jelasnya.
Dalam konteks ini, Penyertaan Modal Negara (PMN) juga menjadi perhatian. BAKN akan terus menekan bahwa penggunaan PMN harus memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat dan tidak membebani BUMN. Pembangunan infrastruktur ini harus mempertimbangkan kelayakan ekonomi dan aspek lainnya untuk memastikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“ini memang harus berdampak kembali kepada kesejahteraan rakyat dalam hal ini memang untuk penugasan-penugasan, kita juga menghimbau pemerintah bahwa pembangunan infrastruktur Ini juga masih mengukur kelayakan-kelayakan dari sisi ekonomi dari mereka dan sisi-sisi yang lain sehingga ini tidak boleh membebani BUMN tapi juga bisa memberikan dampak yang dampak yang signifikan terhadap masyarakat,” jelas Anis.
Komitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik dan memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. “Semoga implementasi PMN yang tepat dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi pembangunan Indonesia ke depannya,” tutupnya. •upi/aha
