APBN 2025 Harus Perhatikan Perubahan Geopolitik Dunia dan Transisi Pemerintahan Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menegaskan Pemerintah Indonesia perlu waspada untuk mempersiapkan diri dengan perubahan yang signifikan. Perubahan itu tidak hanya terkait soal geopolitik dunia akan tetapi juga pada masa transisi pemerintahan yang baru. Sebab itu, pembahasan rancangan APBN 2025 harus memberikan dampak yang positif sekaligus optimisme demi pertumbuhan perekonomian yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2024.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said saat membuka agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartarto dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).

“Kita tentunya berharap (kinerja) pemerintahan baru nantinya akan lebih memberikan dampak dan berpengaruh optimis bagi kinerja perekonomian nasional terutama investasi, stabilitas makro ekonomi nasional, serta keberlanjutan sumber daya alam diperkirakan akan menjadi game changer bagi aktivitas investasi ke depan,” ucap Muhidin.

Tidak berhenti mengingatkan, Politisi Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) itu menekankan agar laju pertumbuhan investasi perlu terus dijaga dengan baik, jangan sampai mengalami penurunan. Hal ini menjadi perhatiannya supaya ekspektasi target investasi pada tahun 2025 tetap stabil dan terjaga.

“Pemerintah perlu terus menyiapkan berbagai strategi dan kebijakan untuk mendorong kinerja perekonomian agar terus tumbuh dan berkembang”

“Kita perlu waspada dengan kondisi global yang masih fluktuatif dan penuh dengan ketidakpastian. Jangan sampai mengganggu motor penggerak PDB yang lain seperti ekspor yang juga sedang mengalami tren menurun. Apalagi, konsumsi rumah tangga pun relatif dibayangi tekanan biaya kebutuhan pokok,” tuturnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap keterlibatan pakar ekonomi serta perwakilan pengusaha dapat memberikan masukan dan aspirasi sehingga pendahuluan APBN tahun 2025 bisa menyelesaikan sejumlah isu yang dihadapi oleh negara. “Pemerintah perlu terus menyiapkan berbagai strategi dan kebijakan untuk mendorong kinerja perekonomian agar terus tumbuh dan berkembang,” tandas Muhidin.

Sebagai informasi, Banggar DPR RI akan konsisten mendorong agar tingkat investasi meningkat pada tahun anggaran 2025. Harapannya, hal itu akan menambah produksi dan lapangan kerja yang semakin terbuka lebih banyak. Tentunya, peluang ini akan berdampak pada penurunan angka pengangguran dan menguatnya konsumsi rumah tangga sebagai motor utama ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia akan memasang target realisasi investasi sebesar 1650 triliun atau naik 17,8 persen dari target tahun 2023 yang senilai 1400 triliun. Target ini dinilai oleh Banggar DPR RI sebagai target yang tidak ambisius, mengingat adanya ketidakpastian ekonomi dan pertumbuhan global dan domestik. •ts/rdn