E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|Bencana|SPMB|PTN|Anggaran|Perguruan Tinggi|PTS|Backlog|Pendidikan|WNI|Infrastruktur|layanan kesehatan|OJK
Jakarta:
Berawan
30°C
Terasa: 33°C
Lembab: 65%
Angin: 15 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|Bencana|SPMB|PTN|Anggaran|Perguruan Tinggi|PTS|Backlog|Pendidikan|WNI|Infrastruktur|layanan kesehatan|OJK
Jakarta:
Berawan
30°C
Terasa: 33°C
Lembab: 65%
Angin: 15 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|Bencana|SPMB|PTN|Anggaran|Perguruan Tinggi|PTS|Backlog|Pendidikan|WNI|Infrastruktur|layanan kesehatan|OJK
Jakarta:
Berawan
30°C
Terasa: 33°C
Lembab: 65%
Angin: 15 km/h
/
/
Berita/Industri dan Pembangunan

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Ditunda, Ansy Lema Sampaikan Masukan Ini

Diterbitkan
Kamis, 14 Mar 2024 10.14 WIB
Bagikan:
Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Ditunda, Ansy Lema Sampaikan Masukan Ini

Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (14/03/2024). Foto: Arief/Andri.

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menyoroti terkait keberlanjutan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur yang mengalami penundaan. Selama masa penundaan ini, Ia pun meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan pertimbangan agar kebijakan tersebut nantinya lebih optimal dan menguntungkan nelayan terutama nelayan kecil.

“Terkait dengan program penangkapan ikan terukur, pertanyaan kami singkat ini sebenarnya jadi dijalankan ataukah tidak ya? mohon pertimbangkan setiap pertimbangan,” tegas Ansy Lema sapaan akrabnya, dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (14/03/2024).

“Surat edaran tersebut menyatakan pelaksanaan kuota penangkapan ikan dan sertifikat kuota dari yang awalnya dimulai pada musim penangkapan ikan tahun 2024 menjadi diundur pada 2025.”

Penundaan terhadap pelaksanaan kebijakan penangkapan terukur tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1954/MEN-KP/XI/2023. Surat edaran tersebut menyatakan pelaksanaan kuota penangkapan ikan dan sertifikat kuota dari yang awalnya dimulai pada musim penangkapan ikan tahun 2024 menjadi diundur pada 2025. Pada masa penundaan ini, ia meminta KKP mempertimbangkan beberapa aspek.

“Yang penting itu adalah, antara lain, terkait dengan kesiapan infrastruktur pelabuhan perikanannya Pak Menteri, supaya stakeholder yang terlibat di dalamnya nelayan dan juga pelaku usaha itu tidak dirugikan terkait dengan konsep penangkapan ikan terukur ini,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Lanjutnya, Legislator dapil NTT II itu juga menyatakan aspek konservasi laut terutama mengenai habitat dan ekosistem juga menjadi hal yang perlu untuk dipertimbangkan juga. Oleh karena hal ini menyangkut perlindungan terhadap nelayan kecil tradisional.

“Sehingga kebijakan ini tidak menjadi media untuk menyingkirkan para nelayan kecil dan tradisional kita dan kita berharap kebijakan ini tidak hanya memberikan profit bagi para usahawan besar. Tetapi juga benefit bagi para pelaku usaha terutama nelayan kecil tradisional,” jelasnya. •gal/rdn

Berita terkait

Butuh Kajian Lebih Matang, Legislator Setuju Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Ditunda
Industri dan Pembangunan
Butuh Kajian Lebih Matang, Legislator Setuju Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Ditunda
Penangkapan Ikan Ilegal Harus Diatasi Pengawasan Ketat Kapal Modern
Industri dan Pembangunan
Penangkapan Ikan Ilegal Harus Diatasi Pengawasan Ketat Kapal Modern
Komisi IV dan NPC Tiongkok Bahas Sinkronisasi Regulasi Bidang Perikanan dan Kelautan
Industri dan Pembangunan
Komisi IV dan NPC Tiongkok Bahas Sinkronisasi Regulasi Bidang Perikanan dan Kelautan
Tags:#Seputar Parlemen#Komisi IV
Sebelumnya

Tamanuri Dukung Basarnas Kembangkan Pelatihan kepada Masyarakat

Selanjutnya

Komisi XI Pantau Kinerja BI Kendalikan Inflasi di Kota Tangerang

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(935)
  • Industri dan Pembangunan(3349)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3350)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4083)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

DPR RI Buka Pendaftaran, Seleksi, dan Pemilihan Anggota Badan Supervisi OJK
Parlemen Remaja

Parlemen Remaja

Syarat dan Ketentuan Umum

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|Bencana|SPMB|PTN|Anggaran|Perguruan Tinggi|PTS|Backlog|Pendidikan|WNI|Infrastruktur|layanan kesehatan|OJK
Jakarta:
Berawan
30°C
Terasa: 33°C
Lembab: 65%
Angin: 15 km/h