Hanya Menyalahkan Cuaca, Presiden Jokowi Dinilai Tidak Memberi Solusi atas Kenaikan Harga Beras

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merespon perkembangan harga beras yang semakin ‘ugal-ugalan’ bahkan dinilai sebagai harga beras tertinggi dalam sejarah. Kondisi harga beras yang semakin mahal dan stoknya di pasaran semakin langka ini, menurutnya, akibat dari kegagalan pemerintah dalam hal produksi beras dan buruknya tata kelola beras mulai dari hulu sampai ke hilir.

“Kita menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi yang tidak bisa memberi solusi atas kenaikan harga beras bahkan hanya menyalahkan perubahan cuaca, sehingga produksi berkurang dan harga beras menjadi naik. Saya tegaskan persoalan beras tidak sesederhana itu,” cetus Johan dalam siaran bersama Radio Parlemen di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Ia membenarkan terjadinya penurunan produksi beras ini merupakan akibat perubahan iklim. Tetapi jumlahnya tidaklah signifikan. Justru penyebab signifikan dari terus menurunnya produksi beras adalah terjadinya laju alih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian yang terus meningkat setiap tahun, dan penurunan produktivitas padi dan beras akibat dari penggunaan pupuk dan pestisida berlebih.

Bahkan, Johan menilai Kebijakan impor beras selama ini yang selalu merugikan petani dan masyarakat luas menjadi sebab rusaknya kemandirian pangan nasional. Politisi Fraksi PKS itu pun berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan beras ini.

“Bagi saya harus ada terobosan baru dari pemerintah untuk meningkatkan produksi beras, seperti optimalisasi seluruh daerah produksi beras dengan dukungan anggaran yang besar untuk kebutuhan benih, pupuk, alsintan dan irigasi yang prima sebagai langkah intensifikasi produksi,” tegasnya.

“Saya mendorong peningkatan produksi beras melalui penggunaan padi unggul bersertifikat untuk mendongkrak produktivitas dengan sistem budidaya yang lebih baik dengan memberdayakan para penyuluh pertanian dan perlindungan kepada petani secara optimal”

Pemerintah juga dinilai telah gagal memperbaiki tata kelola beras mulai tata kelola harga, pasca panen, distribusi, manajemen stok, integrasi pasar beras, dan tata kelola konsumsi beras. Untuk itu menurutnya perlu banyak pembenahan pada pertanian Indonesia.

“Saya mendorong peningkatan produksi beras melalui penggunaan padi unggul bersertifikat untuk mendongkrak produktivitas dengan sistem budidaya yang lebih baik dengan memberdayakan para penyuluh pertanian dan perlindungan kepada petani secara optimal. Selain itu pemerintah mesti mengatasi kondisi ‘food looses’ (kehilangan) padi yang masih besar di Indonesia melalui penanganan pascapanen yang tepat,” ujar Johan.

Selain itu, pemerintah juga harus memperbaiki kondisi pasar beras di Indonesia, sehingga harga dapat lebih stabil dan stok di pasaran tidak langka seperti sekarang.

“Saya menganjurkan agar segera diperbaiki pola distribusi beras yang lebih efisien di seluruh wilayah Indonesia serta integrasi harga beras di pasaran mengingat harga beras domestik cenderung lebih tinggi dibandingkan harga beras internasional,” kata legislator dapil NTB itu. •gal/rdn