//
Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, saat memimpin Delegasi DPR ke Konferensi ke-18 Parlemen OKI atau Parliamentary Union of OIC Countries (PUIC) di Abidjan, Pantai Gading. Foto: TVR/nr.
PARLEMENTARIA, Abidjan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin Delegasi DPR ke Konferensi ke-18 Parlemen OKI atau Parliamentary Union of OIC Countries (PUIC) di Abidjan, Pantai Gading, 2-5 Maret. Konferensi akan menghelat sejumlah rangkaian pertemuan.
Di sesi pertemuan ke-51 Komite Eksekutif (EXCOM) PUIC, tercatat 14 anggota EXCOM ikut menghadiri termasuk Indonesia. Pertemuan EXCOM menetapkan Fadli Zon terpilih secara aklamasi sebagai Wakil Presiden persidangan EXCOM.
Delegasi DPR juga menghadiri pertemuan Komisi Palestina ke-12 PUIC. Sejumlah pandangan dari puluhan negara PUIC mengemuka menyoroti situasi memburuk di Palestina.
”Kendatipun perubahan iklim akan menjadi tema utama Konferensi ini, saya percaya bahwa semua peserta di sini tidak boleh membiarkan perjuangan Palestina diabaikan karena berbagai alasan, termasuk penembakan baru-baru ini oleh Israel terhadap kerumunan warga Palestina yang berlomba-lomba menarik makanan dari konvoi bantuan di Jalur Gaza yang menewaskan sedikitnya 112 orang,” ujar Fadli mengingatkan.
Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra tersebut menyindir respons masyarakat global terkait penembakan Israel terbaru tersebut. ”Sayangnya, sudah menjadi hal yang lumrah dan mudah diprediksi bahwa respons internasional terhadap insiden tersebut tidak pernah lebih dari kecaman. Bagi kami, insiden itu merupakan ‘kejahatan global paling kejam dan tidak tersentuh hukum yang pernah terjadi di era modern,’ imbuh dia.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu memperingkatkan forum ihwal pemandangan serangkaian kekejaman Israel yang terus disaksikan dunia sementara DK PBB dan komunitas global lainnya tidak bisa berbuat banyak.
”Kita hanya bisa banyak berbicara. Namun, kita tidak boleh berhenti membicarakan perjuangan Palestina. Hal ini karena menyangkut kemanusiaan dan hak asasi manusia yang sangat mendasar termasuk kebebasan bagi rakyat Palestina. Kita harus mencari banyak cara mengambil langkah konkret untuk melindungi warga Palestina yang tidak berdaya dan untuk mengembalikan hak-hak dasar mereka,” papar Anggota Komisi I DPR RI ini.
Di antara langkah konkret, sambung Fadli, mendesak Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mengambil keputusan yang bersifat final, bukan sementara, dan mengikat terkait gugatan Afrika Selatan di ICJ yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza.
Wakil Presiden ‘the League of Parliamentarians for Al Quds’, organisasi global pro Palestina yang berbasis di Istanbul, itu mengakui bahwa nasib keputusan ICJ akan sangat tergantung DK PBB. ”Namun kita harus menyadari bahwa meskipun pada akhirnya keputusan akhir ICJ akan bergantung pada mekanisme di DK PBB dimana hak veto akan sangat menentukan, setidaknya kita telah berupaya semaksimal mungkin untuk membawa Israel agar dihukum,” ungkap dia.
Terkait peran PUIC, Fadli mendesak PUIC berperan sebagai poros kampanye global untuk menuntut segera dilakukannya reformasi DK PBB. ”Reformasi DK PBB mutlak. Jika tidak, dunia akan kehilangan kepercayaan dan membiarkan setiap negara mengambil tindakan sepihak. Tentu saja ini bukanlah sebuah pilihan,” ujar dia memperingkatkan.
Fadli juga menyerukan intensifikasi dan perluasan gerakan Boycot Divestment and Sanction (BDS) yang bertujuan melemahkan Israel secara sosial, politik, dan ekonomi. ”Saya ingin mengajak Anda semua untuk membayangkan, apa jadinya jika negara-negara Muslim kaya minyak memboikot pasokan minyaknya ke Israel dan sekutu terdekatnya? Menurut saya, percayalah terobosan seperti itu akan menjadi tamparan yang sangat menyakitkan dan keras. Kita hanya perlu memperkuat keberanian kita,” ajak dia.
Hal lain lagi, Fadli meminta negara-negara Anggota PUIC bersatu untuk memastikan bahwa perjuangan Palestina selalu mendapat dukungan penuh dalam pertemuan-pertemuan di forum parlemen global atau Inter–Parliamentary Union (IPU).
”Saya juga menyerukan kepada masing-masing Negara Anggota PUIC untuk menetapkan rancangan resolusi mereka sendiri mengenai permasalahan Palestina untuk diajukan sebagai item darurat pada Majelis Umum IPU berikutnya yang akan berlangsung beberapa hari mendatang di Jenewa, Swiss. Lebih banyak rancangan undang-undang mengenai Palestina akan lebih baik dan bermanfaat,” usul dia.
Terakhir, Delegasi DPR juga mengusulkan PUIC meluncurkan ‘Kampanye Kemanusiaan Parlemen Islam Global untuk Rakyat Gaza,’ dalam upaya memobilisasi akses bantuan kemanusiaan global tanpa hambatan bagi masyarakat Gaza. Untuk diketahui, Delegasi DPR sendiri di Konferensi PUIC ke-18 ini terdiri dari Fadli Zon (Fraksi Gerindra), Hugua (Fraksi PDIP) dan Fathan Subchi Badawi (Fraksi PKB). •tvr/aha
