Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menekankan pentingnya perkuat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta kebijakan yang mendorong pengembangan industri listrik surya nasional. Hal ini mengemuka dalam Rapat Degar Pendapat Umum Komisi XII DPR RI dalam agenda mendengarkan masukan terkait RUU Ketenagalistrikan, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti masih lemahnya tata kelola data nasional akibat ego sektoral antar-kementerian dan lembaga. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama para pakar dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia, di Ruang Rapat Baleg, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI mengapresiasi tercapainya kesepakatan damai antara warga Perumahan Cluster Vasana dan Neo Vasana dengan pihak pengembang PT Hasana Damai Putera. Kesepakatan ini menjadi titik penting dalam mengakhiri dinamika konflik yang sempat terjadi di lapangan, sekaligus memastikan warga dapat kembali menjalankan ibadah dengan aman dan tenang.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman, mengecam dengan sangat keras gugurnya prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tengah menjalankan mandat sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon dalam misi UNIFIL. Gugurnya Prajurit TNI itu akibat serangan artileri Israel di sekitar area penugasan kontingen Indonesia.
PARLEMENTARIA, Sentul – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI menyoroti pentingnya layanan fast track dan fast discharge bagi Anggota DPR RI beserta keluarga saat mengakses layanan kesehatan di rumah sakit provider PT Asuransi Jasindo.
PARLEMENTARIA, Bogor – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke RS EMC Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2026). Kunjungan kerja ini dalam rangka pengawasan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI beserta keluarga.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembahasan RUU Ketenagalistrikan dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan energi nasional. Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno menilai regulasi yang tepat diharapkan membuat sektor listrik menjadi tulang punggung kemandirian energi sekaligus menjaga stabilitas pasokan bagi masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan pentingnya penguatan RUU Ketenagalistrikan sebagai fondasi ketahanan energi nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR RI bersama Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan pembentukan badan khusus yang mengelolan dana otonomi khusus (otsus) yang dikhusukan untuk Aceh agar dimasukan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pemerintah Aceh. Menurutnya badan ini penting dibentuk untuk mengelola dana otsus, sebab saat ini Aceh masih masuk daerah termiskin di Sumatera.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI membuka ruang partisipasi luas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata dengan melibatkan kalangan advokat dan pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi yang disusun benar-benar komprehensif, responsif, dan minim penolakan saat diimplementasikan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu diluruskan dari berbagai kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, sebagian pihak memandang aturan tersebut hanya sebagai instrumen untuk mempermudah aparat penegak hukum merampas aset masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amany menekankan bahwa urgensi RUU Satu Data Indonesia bukan sekadar soal mengumpulkan data (collecting data), melainkan bagaimana data tersebut diinterpretasikan untuk pelayanan publik dan dilindungi keamanannya. Ia juga menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait ketidaksinkronan data yang berdampak langsung pada bantuan sosial.