Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mengatakan pentingnya optimalisasi sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru kepada aparat penegak hukum (APH) di Sulawesi Utara. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai kendala di lapangan, terutama terkait pemahaman dan penerapan aturan baru KUHAP.
PARLEMENTARIA, Lampung — Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Provinsi Lampung dengan menyoroti pentingnya penguatan aparat penegak hukum (APH) dalam menghadapi berbagai persoalan keamanan, khususnya peredaran narkotika yang kian kompleks. Dalam pertemuan bersama Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), sejumlah masukan strategis disampaikan demi meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan.
PARLEMENTARIA, Palembang — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong penguatan sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) salah satunya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) guna memastikan arah pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengimbau masyarakat menyikapi lonjakan harga plastik akibat dinamika global sebagai momentum perubahan pola konsumsi, termasuk dengan membiasakan membawa kantong belanja saat beraktivitas. Menurutnya, kenaikan harga plastik berdampak pada sektor perdagangan, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat sebagai konsumen.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Hamid Noor Yasin mengapresiasi RS Panti Rapih yang memiliki keunggulan dalam pelayanan dan juga menunjukkan komitmen kuat terhadap masyarakat kurang mampu dengan tetap memberikan bantuan dan akses layanan kesehatan. Rumah sakit ini tidak hanya mengedepankan profesionalitas, tetapi juga memastikan pelayanan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebutkan, usulan peningkatan dana otonomi khusus (otsus) menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional merupakan hal yang logis dan perlu dipertimbangkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Hal itu ia sampaikan saat kunjungan Baleg ke Aceh dalam rangka menghimpun masukan terkait beleid itu, khususnya mengenai perpanjangan dan skema dana otsus.
PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti serius maraknya peredaran narkotika yang dinilai sudah berada pada kondisi darurat, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR ke Kendari, Kamis (16/4/2026).
PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menyoroti kompleksitas konflik agraria di Provinsi Riau yang dinilai merupakan warisan kebijakan masa lalu yang belum terselesaikan hingga kini. Menurutnya, berbagai konflik yang terjadi saat ini tidak lepas dari tumpang tindih kebijakan, terutama terkait status kepemilikan lahan antara masyarakat, perusahaan, dan negara.
PARLEMENTARIA, Denpasar – Provinsi Bali mendapat sorotan serius lantaran didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah yang menjadi tantangan serius. Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menekankan tingginya proporsi tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah yang mencapai 28,57 persen sebagai tantangan struktural yang perlu segera diatasi.
PARLEMENTARIA, Denpasar – Program pemagangan di beberapa perusahaan harus dapat dipastikan benar-benar berorientasi pada peningkatan keterampilan peserta, bukan sekadar memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Pasalnya, Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mengungkapkan fakta adanya praktik pemagangan yang tidak sesuai dengan kompetensi peserta.
PARLEMENTARIA, Bandung – Rencana pembentukan Holding BUMN Logistik dinilai sebagai langka mulia untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Meskipun demikian, Anggota Komisi VI DPR RI Askweni berharap konsolidasi ini tidak boleh hanya terjebak pada urusan komersial atau sekadar mencari keuntungan semata.
PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di berbagai daerah mendapat sorotan dari Komisi X DPR RI. Komisi X menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan mutu pendidikan sekaligus keberhasilan implementasi TKA di daerah.