Berita Terbaru

Longki Djanggola Apresiasi Kinerja Bank Maluku Malut

PARLEMENTARIA, Ambon — Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola mengapresiasi kinerja Bank Maluku dan Maluku Utara yang dinilai menunjukkan pertumbuhan signifikan di tengah persaingan dengan bank nasional maupun swasta. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Komisi II DPR RI dengan jajaran komisaris dan direksi Bank Maluku dan Maluku Utara di Kota Ambon, Kamis (16/4/2026).

Perkuat Ekosistem Ekonomi Daerah Demi Cegah Minimnya Kredit Produktif Bank BUMD

Perkuat Ekosistem Ekonomi Daerah Demi Cegah Minimnya Kredit Produktif Bank BUMD

PARLEMENTARIA, Ambon — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti rendahnya penyaluran kredit produktif oleh bank milik daerah (BUMD) yang dinilai belum sejalan dengan tujuan utama pendirian perusahaan daerah untuk memperkuat ekonomi lokal. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Bank Maluku Malut di Kota Ambon, Maluku, Kamis (16/4/2026).

Bank Maluku Malut Jadi Pilar Utama Perkuat Kemandirian Fiskal Seluruh Maluku

Bank Maluku Malut Jadi Pilar Utama Perkuat Kemandirian Fiskal Seluruh Maluku

PARLEMENTARIA, Maluku - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan peran strategis Bank Maluku Malut sebagai pilar utama dalam mendorong pembangunan dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, bank daerah memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi melalui fungsi intermediasi sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Kebijakan SMA Gratis di Lampung Tunjukkan Keberpihakan Pemda terhadap Akses Pendidikan

Kebijakan SMA Gratis di Lampung Tunjukkan Keberpihakan Pemda terhadap Akses Pendidikan

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan kebijakan pendidikan gratis dan penghapusan pungutan uang komite di tingkat SMA negeri.

Cegah Abuse of Power Aparat, Evaluasi Implementasi KUHAP Baru Penting Dilakukan

Cegah Abuse of Power Aparat, Evaluasi Implementasi KUHAP Baru Penting Dilakukan

PARLEMENTARIA, Kendari – Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru di lapangan harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Hal ini penting guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam praktik penegakan hukum.

Puan Maharani: Tak Ada Ruang bagi Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi

Puan Maharani: Tak Ada Ruang bagi Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap kekerasan seksual, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Hal ini disampaikan Puan merespons maraknya kasus yang terjadi belakangan di Fakultas Hukum UI.

Keadilan dan Kepastian Hukum Harus Jadi Prinsip dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Riau

Keadilan dan Kepastian Hukum Harus Jadi Prinsip dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Penyelesaian konflik agraria di Provinsi Riau harus dilakukan secara komprehensif, adil, dan berbasis data.

BAM Tekankan Keadilan dalam Konflik Agraria di Riau

BAM Tekankan Keadilan dalam Konflik Agraria di Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja, Adian Y.Y. Napitupulu, menegaskan pentingnya penyelesaian konflik agraria di Provinsi Riau secara komprehensif, adil, dan berbasis data. Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja BAM DPR RI di Pekanbaru, Kamis (16/4/2026).

Komisi IX Perkuat Kebijakan Ketenagakerjaan Berbasis Magang

Komisi IX Perkuat Kebijakan Ketenagakerjaan Berbasis Magang

PARLEMENTARIA, Denpasar – Komisi IX DPR RI mendorong penguatan program pemagangan sebagai solusi strategis dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja nasional. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai bahwa program pemagangan harus mampu menjembatani kebutuhan antara dunia pendidikan, pelatihan, dan dunia kerja.

Komisi IX Dorong Penguatan Program Magang, Tekan Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi