Puan Maharani: Tak Ada Ruang bagi Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap kekerasan seksual, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Hal ini disampaikan Puan merespons maraknya kasus yang terjadi belakangan di Fakultas Hukum UI. 

Kasus tersebut lantas menjadi sorotan publik setelah dugaan pelecehan seksual verbal dilakukan oleh 16 mahasiswa.

Dalam konteks ini, Puan menekankan bahwa setiap kasus harus ditangani secara tegas dan adil, sekaligus menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar praktik serupa tidak terus berulang. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa komitmen untuk menolak kekerasan seksual tidak boleh bersifat parsial. 

Di mana pun, tegasnya, baik di ruang publik maupun institusi pendidikan, seluruh pihak harus memiliki sikap yang sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan.

“Tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun. Kita harus terus menolak itu, dan setiap kasus harus diadili secara adil. Dunia pendidikan juga harus berperan memberikan edukasi yang tepat agar semua pihak bisa saling menjaga," kata Puan saat ditemui Parlementaria di Nusantara V, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026). 

Dalam pandangannya, dunia pendidikan memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Institusi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan nilai, termasuk penghormatan terhadap sesama.

Tak hanya itu, Puan juga menyoroti munculnya berbagai kasus di lingkungan kampus yang belakangan menjadi sorotan publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual dan seksisme masih menjadi tantangan nyata, bahkan di lingkungan akademik.

“Ini jadi perhatian kita bersama di dunia pendidikan. Harus dievaluasi, semuanya harus dibicarakan secara terbuka, dan tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun," tutur Mantan Menko PMK itu.

Terakhir, Pimpinan DPR RI ini juga menegaskan menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh di lingkungan pendidikan tinggi. Setiap kasus harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan.

“Semua harus dievaluasi dan dibicarakan secara terbuka. Yang jelas, tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun," pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. (ujm/rdn)