•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Novita Hardini Dorong Kemenpar Perkuat Koordinasi Antar Stakeholder Pariwisata

Industri dan Pembangunan25 Mei 2026

Novita Hardini Dorong Kemenpar Perkuat Koordinasi Antar Stakeholder Pariwisata

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VII DPR RI menyoroti masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam tata kelola destinasi wisata nasional. Minimnya forum komunikasi yang substantif antara Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, dan pengelola wisata dinilai menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pengelolaan pariwisata Indonesia. Hal tersebut mengemuka dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Klaten, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026) lalu.

25 Mei 2026

Legislator Temukan Maraknya Mainan Anak dan Garmen Tanpa SNI

Industri dan Pembangunan25 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Temukan Maraknya Mainan Anak dan Garmen Tanpa SNI

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan — Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena menyoroti masih banyaknya produk mainan anak dan garmen yang beredar di pasaran tanpa sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlindungan masyarakat melalui sistem standardisasi nasional belum berjalan optimal.

Dave Laksono: Roadmap AI Belum Jawab Tantangan Kedaulatan Digital

Politik dan Keamanan25 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Dave Laksono: Roadmap AI Belum Jawab Tantangan Kedaulatan Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyoroti roadmap kecerdasan artifisial (AI) nasional yang dinilai masih bersifat normatif dan belum menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi global.

Ali Mazi Tekankan Penguatan Koordinasi Aparat dalam Penanganan TPPO

News25 Mei 2026

News

Ali Mazi Tekankan Penguatan Koordinasi Aparat dalam Penanganan TPPO

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan peningkatan kesadaran aparat dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang hingga kini masih marak terjadi. Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum, kelembagaan, dan aparatur yang memadai untuk mencegah praktik perdagangan orang. Karena itu, ia menilai persoalan utama terletak pada kesadaran aparat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara.

RUU Desain Industri Didorong Ubah Nomenklatur Jadi Desain Produk Industri

Politik dan Keamanan25 Mei 2026

Politik dan Keamanan

RUU Desain Industri Didorong Ubah Nomenklatur Jadi Desain Produk Industri

PARLEMENTARIA, Surabaya - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Jawa Timur dalam rangka Diskusi Publik tentang RUU Desain Industri bersama akademisi dan pelaku industri, Senin (25/5/2026).

Timwas Soroti Kerentanan Jemaah Lansia, Dugaan Pungli Tawaf Capai Rp7,5 Juta

Kesejahteraan Rakyat25 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Timwas Soroti Kerentanan Jemaah Lansia, Dugaan Pungli Tawaf Capai Rp7,5 Juta

PARLEMENTARIA, Makkah — Pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2026 kembali menyoroti persoalan perlindungan jemaah lansia. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Abdul Wachid, mengungkap dugaan praktik pungutan liar terhadap jemaah lanjut usia untuk layanan tawaf dan tawaf wada di Makkah.

Dua Belas Jemaah Haji Belum Kantongi Kartu Nusuk Jelang Armuzna

Kesejahteraan Rakyat25 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Dua Belas Jemaah Haji Belum Kantongi Kartu Nusuk Jelang Armuzna

PARLEMENTARIA, Makkah — Sebanyak 12 jemaah haji Indonesia dilaporkan belum mengantongi kartu nusuk menjelang keberangkatan menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Temuan tersebut disampaikan Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Abdul Wachid, saat melakukan pemantauan pelepasan jemaah di Hotel 502 Safwat Alshuruq, Sektor 5 Raudhah, Makkah, Jumat (22/5/2026).

Kasus Demensia Jemaah Meningkat, Timwas DPR Minta Dokter Jiwa Disiagakan Saat Haji

Kesejahteraan Rakyat25 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kasus Demensia Jemaah Meningkat, Timwas DPR Minta Dokter Jiwa Disiagakan Saat Haji

PARLEMENTARIA, Makkah — Meningkatnya kasus gangguan kognitif dan demensia pada jemaah lanjut usia menjadi perhatian Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026. Anggota Timwas, Netty Prasetiyani Aher, meminta Pemerintah menambah tenaga dokter spesialis kejiwaan dan psikolog dalam penyelenggaraan haji.

Petugas Kesehatan dan Fasilitas Medis Belum Ideal Hadapi Kompleksitas Pelayanan Jemaah Haji

Kesejahteraan Rakyat25 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Petugas Kesehatan dan Fasilitas Medis Belum Ideal Hadapi Kompleksitas Pelayanan Jemaah Haji

PARLEMENTARIA, Makkah — Persiapan layanan kesehatan haji Indonesia kembali menjadi sorotan menjelang puncak ibadah haji 1447 Hijriah. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan bahwa jumlah petugas kesehatan dan fasilitas medis saat ini belum ideal untuk menghadapi kompleksitas pelayanan jemaah di Tanah Suci.

Jelang Armuzna, Timwas DPR Minta Tambahan Kursi Roda bagi Jemaah Lansia

Kesejahteraan Rakyat25 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Jelang Armuzna, Timwas DPR Minta Tambahan Kursi Roda bagi Jemaah Lansia

PARLEMENTARIA, Makkah — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Netty Prasetiyani Aher, mendorong penambahan fasilitas kursi roda bagi jemaah lanjut usia menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Menurutnya, kebutuhan layanan ramah lansia harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

Serap Aspirasi Jemaah NTB di Makkah, Sari Yuliati Soroti Layanan Hingga Kesejahteraan Petugas Haji

Kesejahteraan Rakyat25 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Serap Aspirasi Jemaah NTB di Makkah, Sari Yuliati Soroti Layanan Hingga Kesejahteraan Petugas Haji

PARLEMENTARIA, Makkah — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati melakukan peninjauan langsung ke hotel tempat menginap jamaah haji asal Lombok dan Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), di Kota Makkah, Arab Saudi, Senin (25/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan ibadah haji 2026 sekaligus memastikan pelayanan terhadap jamaah berjalan optimal.

Revisi UU BPKH Diperlukan Guna Perkuat Nilai Manfaat Dana Haji

Kesejahteraan Rakyat25 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Revisi UU BPKH Diperlukan Guna Perkuat Nilai Manfaat Dana Haji

PARLEMENTARIA, Makkah — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Marwan Dasopang menegaskan keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan sebuah keniscayaan dalam tata kelola dana haji Indonesia. Hal itu disampaikannya di AlQim’ma Hall, Makkah, Minggu (24/5/2026).