Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Makkah — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, M. Nasir Djamil, mengingatkan pemerintah dan seluruh petugas haji Indonesia agar memperkuat mitigasi risiko menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Menurutnya, fase Armuzna menjadi titik paling krusial dalam rangkaian ibadah haji karena melibatkan perpindahan jutaan jemaah dalam waktu hampir bersamaan dan berpotensi memicu persoalan serius di lapangan.
PARLEMENTARIA, Makkah — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR mengingatkan seluruh petugas haji untuk meningkatkan kesiapsiagaan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), menyusul potensi munculnya situasi tak terduga akibat padatnya jutaan jamaah dari berbagai negara. Peringatan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal usai RAKER dan RDP Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umroh Amirul Hajj 1447 H/2026 M, Dubes RI/Komjen dan Najaranya, Kader, Makkah, KKIH, Staf teknis ketenaga kerjaan dan staf teknis imigrasi KJRI Jedah di AlQim’ma Hall, Makkah, Minggu (24/5/2026).
Parlementaria, MAKKAH – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menggelar evaluasi komprehensif terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026 bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah di AlQim'ma Hall, Makkah, Minggu (24/5/2026). Dalam pertemuan ini Timwas DPR menyoroti sejumlah pencapaian positif sekaligus catatan perbaikan menjelang fase puncak ibadah haji.
PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia untuk mengatasi persoalan data pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pengelolaan data nasional belum terintegrasi secara optimal dan sering menimbulkan ego sektoral antarinstansi.
PARLEMENTARIA, Makkah - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Sari Yuliati, menegaskan bahwa pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia tidak boleh mengabaikan aspek kesejahteraan petugas maupun kelayakan pelayanan jemaah.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo optimistis sektor pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mampu sejajar dengan Bali sebagai destinasi wisata internasional. Optimisme tersebut didasarkan pada kekayaan variasi produk wisata di DIY yang memiliki nilai tambah tinggi melalui warisan budaya dan sejarah yang tidak dimiliki daerah lain.
PARLEMENTARIA, MAKKAH — Menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, perhatian terhadap kualitas pelayanan jamaah kembali menjadi sorotan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengingatkan bahwa keikhlasan jemaah dalam beribadah tidak boleh dimanfaatkan dengan cara mengabaikan hak-hak dasar mereka.
PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa relaksasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) harus dioptimalkan sebagai instrumen pendorong kemajuan mutu sekolah swasta.
PARLEMENTARIA, Sukoharjo - Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menegaskan bahwa status ibu kota negara hingga saat ini masih berada di Jakarta. Hal tersebut disampaikannya menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terkait pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
PARLEMENTARIA, Sukoharjo — Anggota Komisi II DPR Fauzan Khalid menyoroti Pengawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) oleh ATR/BPN Sukoharjo dalam kunjungan kerja spesifik ke Kantor ATR/BPN di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Jumat (22/5/2026). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa Sukoharjo dinilai tidak menghadapi persoalan besar terkait LSD karena karakter wilayahnya yang bukan daerah pertanian utama.
PARLEMENTARIA, Surakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan langkah strategis menjaga kedaulatan pangan nasional. Ia menekankan pangan bukan sekadar komoditas, melainkan elemen peradaban yang harus dijaga keberadaannya.
PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan pentingnya integrasi regulasi, penguatan keamanan data, serta keterlibatan publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Hal itu disampaikan usai Baleg DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) dan menerima berbagai masukan dari pemerintah daerah hingga kalangan akademisi di Jawa Tengah.