Novita Hardini Dorong Kemenpar Perkuat Koordinasi Antar Stakeholder Pariwisata

PARLEMENTARIA, Jakarta -  Komisi VII DPR RI menyoroti masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam tata kelola destinasi wisata nasional. Minimnya forum komunikasi yang substantif antara Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, dan pengelola wisata dinilai menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pengelolaan pariwisata Indonesia. Hal tersebut mengemuka dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Klaten, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026) lalu.

Turut hadir, Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan bahwa peran pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata, sangat penting untuk mengatasi ego sektoral yang masih kerap terjadi dalam pengelolaan destinasi wisata di berbagai daerah. “Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral,” ujar Novita dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria pada Jumat (29/5/2025).

Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, Kementerian Pariwisata harus mampu menjadi komunikator utama yang menjembatani aspirasi dan kebutuhan sektor pariwisata di daerah. Dengan koordinasi yang kuat, jelasnya, setiap pihak dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam mendukung peningkatan jumlah wisatawan dan pengembangan destinasi wisata nasional.

“Jadi Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,” lanjutnya.

Terakhir, Novita menilai, penguatan pola komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar pengelolaan pariwisata Indonesia dapat berjalan lebih terintegrasi dan efektif. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan. (uc/um)