Berita Terbaru

Komisi II Buka Ruang Masukan Guna Sempurnakan Lima RUU Kabupaten/Kota di Kalteng

PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan pihaknya membuka ruang bagi pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam penyusunan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (24/6/2026).

25 Juni 2026

Penyusunan RUU Kabupaten/Kota di Kalteng Perkuat Kolaborasi Pusat-Daerah dan Identitas Lokal

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penyusunan RUU Kabupaten/Kota di Kalteng Perkuat Kolaborasi Pusat-Daerah dan Identitas Lokal

PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kota/Kabupaten di Kalimantan Tengah memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga menghasilkan regulasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah itu meliputi RUU Kabupaten Kapuas, RUU Kabupaten Kotawaringin Timur, RUU Kabupaten Kotawaringin Barat, RUU Kabupaten Barito Utara, dan RUU Kabupaten Barito Selatan.

Pengungkapan Kasus Penyekapan YTR Hasil Kerja Sinergi Aparat dan Empati Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan

Pengungkapan Kasus Penyekapan YTR Hasil Kerja Sinergi Aparat dan Empati Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Kabupaten Bandung, baru-baru ini.

BAKN Soroti Efektivitas KUR Perkuat Ekosistem Pembiayaan di Daerah

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Soroti Efektivitas KUR Perkuat Ekosistem Pembiayaan di Daerah

PARLEMENTARIA, Palembang - Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya dalam mendorong peningkatan kelas pelaku usaha dan penguatan ekonomi daerah. Ia menilai kinerja Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang dinilai termasuk terbaik dalam penyaluran KUR.

Charles Meikyansah: Stimulus Rp26,34 Triliun Jaga Daya Tahan Ekonomi Rakyat

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Charles Meikyansah: Stimulus Rp26,34 Triliun Jaga Daya Tahan Ekonomi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah mengapresiasi langkah pemerintah yang meluncurkan paket stimulus ekonomi semester II tahun 2026 senilai Rp26,34 triliun. Pasalnya, kebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.

Selly Andriany Gantina Soroti Minimnya Cadangan Logistik Bencana di Indonesia Timur

Selly Andriany Gantina Soroti Minimnya Cadangan Logistik Bencana di Indonesia Timur

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menyoroti pentingnya penguatan cadangan logistik kebencanaan di wilayah Indonesia Timur saat melakukan kunjungan kerja ke Gudang Logistik Regional Timur milik Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial di Makassar, Sulawesi Selatan.

Erwin Aksa Dorong Penguatan Stok Gudang Logistik dan Akurasi Data Bansos

Erwin Aksa Dorong Penguatan Stok Gudang Logistik dan Akurasi Data Bansos

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa, menekankan pentingnya penguatan kapasitas logistik kebencanaan dan akurasi data penerima bantuan sosial saat melakukan peninjauan ke Gudang Logistik Regional Timur Direktorat Jenderal Jaminan Sosial Kementerian Sosial di Makassar, Rabu (24/6/2026).

Singgih Januratmoko Dorong Penguatan Gudang Logistik Regional Timur dan Perluasan Kampung Siaga Bencana

Singgih Januratmoko Dorong Penguatan Gudang Logistik Regional Timur dan Perluasan Kampung Siaga Bencana

PARLEMENTARIA, Makassar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko, menyoroti pentingnya penguatan kesiapsiagaan bencana di kawasan Indonesia Timur saat melakukan kunjungan kerja ke Gudang Logistik Regional Timur milik Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial di Makassar, Sulawesi Selatan. Rabu (24/6/2026).

Siswi SMA Tewas Akibat Kabel Terjuntai, Mardani: Pemda Harus Aware, Perbaiki Utilitas Kota!

Politik dan Keamanan

Siswi SMA Tewas Akibat Kabel Terjuntai, Mardani: Pemda Harus Aware, Perbaiki Utilitas Kota!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan keprihatinan atas insiden menjuntainya kabel listrik di jalan yang menyebabkan seorang siswi SMA kecelakaan hingga meninggal dunia. Ia meminta Pemerintah untuk memperbaiki utilitas perkotaan.

Dorong Program Desa Jadi PSN, Fadholi Minta Kemendes Yakinkan Presiden

Kesejahteraan Rakyat25 Juni 2026

Dorong Program Desa Jadi PSN, Fadholi Minta Kemendes Yakinkan Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Fadholi mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk memperjuangkan program-program unggulan desa agar dapat diangkat menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Legislator tersebut menilai langkah ini krusial agar program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa mendapatkan perhatian anggaran yang optimal dari pemerintah pusat.

Panja SPMB Dibentuk untuk Menjawab Keluhan Ketidakadilan Akses Pendidikan Tinggi

Kesejahteraan Rakyat

Panja SPMB Dibentuk untuk Menjawab Keluhan Ketidakadilan Akses Pendidikan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menegaskan bahwa pembentukan Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) berangkat dari banyaknya aspirasi dan keluhan yang diterima DPR RI terkait pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.

Substansi RUU Kabupaten/Kota Harus Mampu Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif