Berita Terbaru

Aqib Ardiansyah: ESDM Harus Tinggalkan Zona Nyaman Birokrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah, mendorong Kementerian ESDM mempercepat transformasi budaya kerja birokrasi menuju sistem merit, seiring besarnya kontribusi sektor energi terhadap kehidupan masyarakat. Dorongan itu disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

16 Juli 2026

Aria Bima Minta Kemendagri Jelaskan Dampak Nyata Penggunaan Anggaran

Aria Bima Minta Kemendagri Jelaskan Dampak Nyata Penggunaan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri tidak hanya menyampaikan capaian serapan anggaran dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga menunjukkan dampak nyata penggunaan anggaran terhadap kualitas pelayanan publik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pengelolaan keuangan negara.

Franciscus Sibarani Minta BPIP Tindak Lanjuti Temuan Radikalisme dari BNPT

Franciscus Sibarani Minta BPIP Tindak Lanjuti Temuan Radikalisme dari BNPT

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Franciscus Sibarani menilai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum maksimal membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan, mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Hal ini menyusul temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap 6.402 temuan konten bermuatan radikalisme dan terorisme sepanjang 1 Januari 2025 hingga 26 Agustus 2025.

Komisi XII: Pengelolaan Anggaran ESDM 2025 Terus Tunjukan Perbaikan

Kesejahteraan Rakyat16 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII: Pengelolaan Anggaran ESDM 2025 Terus Tunjukan Perbaikan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XII DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2025. Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot, M.M. di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026), yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2025.

Ledia Hanifa Soroti Efektivitas Anggaran Perpusnas dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat

Ledia Hanifa Soroti Efektivitas Anggaran Perpusnas dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menekankan pentingnya pengukuran dampak penggunaan anggaran terhadap peningkatan literasi masyarakat dalam evaluasi kinerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Tingginya realisasi anggaran dan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dinilai belum cukup menjadi indikator keberhasilan jika tidak disertai bukti peningkatan kualitas literasi nasional.

Bambang Patijaya: Anggaran ESDM Diprioritaskan untuk Listrik, Energi, dan BBM

Industri dan Pembangunan

Bambang Patijaya: Anggaran ESDM Diprioritaskan untuk Listrik, Energi, dan BBM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menjelaskan, mekanisme efisiensi anggaran yang berlaku di lingkungan pemerintah, menyusul pertanyaan reporter soal potensi pemangkasan anggaran Kementerian ESDM pada masa pemerintahan mendatang. Penjelasan itu disampaikannya usai Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Ratna Juwita Soroti Temuan Material BPK Bernilai Signifikan di ESDM

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Ratna Juwita Soroti Temuan Material BPK Bernilai Signifikan di ESDM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita meminta penjelasan Kementerian ESDM soal subsektor yang menjadi sumber temuan material dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2025. Permintaan itu disampaikan dalam agenda Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot di Gedung Nusantara I, Kamis (16/7/2026).

Dolfie: WTP Bukan Prestasi, BPKP dan LKPP Harus Tunjukkan Dampak Nyata

Ekonomi dan Keuangan

Dolfie: WTP Bukan Prestasi, BPKP dan LKPP Harus Tunjukkan Dampak Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi, melainkan standar minimal yang wajib dipenuhi setiap kementerian dan lembaga. Karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diminta tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga menunjukkan dampak nyata dari pelaksanaan tugasnya terhadap kualitas pembangunan nasional.

Dorong Penguatan Anggaran BPKP demi Perluas Pengawasan dan Pendampingan Daerah

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dorong Penguatan Anggaran BPKP demi Perluas Pengawasan dan Pendampingan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fathi mendorong pemerintah memperkuat anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar lembaga tersebut mampu memperluas jangkauan pengawasan, pendampingan, dan konsultasi kepada pemerintah daerah. Sebab, besarnya wilayah Indonesia serta kompleksitas pengelolaan anggaran negara membutuhkan kapasitas BPKP yang jauh lebih kuat.

Dorong LKPP Perkuat Pemberdayaan UMKM agar Tepat Sasaran dan Naik Kelas

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dorong LKPP Perkuat Pemberdayaan UMKM agar Tepat Sasaran dan Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berhasil melampaui target sasaran strategis serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama bertahun-tahun. Namun demikian, ia meminta LKPP terus memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya agar pelaku UMKM benar-benar menjadi penerima manfaat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penguatan Mandat Komnas Perempuan Harus Berdampak pada Perlindungan Korban

Penguatan Mandat Komnas Perempuan Harus Berdampak pada Perlindungan Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penguatan mandat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 harus diikuti dengan perlindungan yang lebih nyata bagi perempuan. Menurutnya, perluasan kewenangan lembaga belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penguatan perlindungan terhadap korban kekerasan.

Agun Gunandjar: LPSK Harus Semakin Kuat dan Tak Boleh Kalah dari LSM