Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2025, termasuk capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, Komisi XIII menilai masih diperlukan evaluasi terhadap perencanaan belanja agar penyerapan anggaran semakin optimal.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat didorong untuk menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak. Dalam pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, keseimbangan antara perlindungan masyarakat adat dan kepentingan pembangunan menjadi salah satu perhatian utama.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri untuk kegiatan riset dinilai perlu dioptimalkan agar mampu memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Dukungan pendanaan tersebut juga perlu diarahkan pada agenda riset yang menjadi prioritas nasional sehingga hasilnya dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan.
PARLEMENTARIA, Depok - Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong Pemerintah Kota Depok memaksimalkan potensi produk unggulan daerah sebagai bagian dari diplomasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu potensi yang disorotinya adalah Belimbing Depok yang selama ini dikenal sebagai ikon kota.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Hal ini ditujukan guna memperoleh masukan yang komprehensif terhadap substansi regulasi. Keterlibatan dunia usaha dinilai penting mengingat aktivitas investasi di sejumlah wilayah yang kerap beririsan dengan kawasan yang dihuni komunitas masyarakat adat.
PARLEMENTARIA, Depok – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Husein Fadlulloh mengatakan BKSAP Day menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk memperkuat diplomasi internasional. Melalui forum tersebut, BKSAP turut menjembatani komunikasi pemerintah daerah dengan berbagai kota di luar negeri, termasuk dalam penjajakan kerja sama sister city.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Husein Fadlulloh menyatakan pihaknya siap mendukung upaya Pemerintah Kota Depok dalam mengembangkan kawasan Depok Lama Heritage melalui penguatan kerja sama dengan Negara Belanda. Menurutnya, sejarah dan warisan budaya yang masih terjaga di Kota Depok menjadi potensi diplomasi yang dapat dikembangkan bersama mitra internasional.
PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa implementasi perdagangan karbon (carbon trading) dan ekonomi karbon harus dibangun di atas regulasi yang jelas agar tidak memicu sengketa maupun merugikan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Tangerang - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis mendorong penguatan fasilitas laboratorium Badan Karantina Indonesia (Barantin) guna meningkatkan kualitas layanan sertifikasi komoditas ekspor dan impor. Dukungan tersebut dinilai penting agar Indonesia memiliki kapasitas pengujian laboratorium yang memenuhi standar negara tujuan ekspor sekaligus memperkuat daya saing produk nasional di pasar internasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan T.A. Khalid mengapresiasi masukan yang disampaikan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI). Menurutnya, berbagai pandangan yang disampaikan mahasiswa memiliki semangat yang sejalan dengan pembahasan RUU Daerah Kepulauan yang tengah dilakukan Pansus.
PARLEMENTARIA, Pontianak – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Barat memperkuat sistem deteksi dini (early warning system) terhadap perkembangan ekonomi daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Barat.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Eva Monalisa, mengingatkan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tidak menjadi instrumen hukum bagi kepentingan investasi. Dia menekankan bahwa negara wajib menempatkan hak-hak masyarakat adat di atas kepentingan bisnis.