•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Pasca Lalu Ahmad Zaini Kena OTT, Legislator Imbau ASN Lombok Barat Tetap Prioritaskan Layanan Publik

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Pasca Lalu Ahmad Zaini Kena OTT, Legislator Imbau ASN Lombok Barat Tetap Prioritaskan Layanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk tetap tenang dan fokus menjalankan roda pemerintahan. Ditegaskannya, proses pelayanan publik tidak boleh terganggu pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.

22 Juli 2026

Puan: Parlemen Jembatan Aspirasi Rakyat dan Kebijakan Kawasan ASEAN

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Puan: Parlemen Jembatan Aspirasi Rakyat dan Kebijakan Kawasan ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Keberhasilan mewujudkan Visi Komunitas ASEAN 2045 memerlukan peran aktif parlemen dalam memastikan setiap kebijakan kawasan selaras dengan kepentingan masyarakat. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan diplomasi, parlemen dinilai menjadi penghubung antara aspirasi publik dan arah kebijakan yang disepakati di tingkat regional.

Donor Darah di DPR: Perkuat Solidaritas dan Kepedulian

Isu Lainnya22 Juli 2026

Isu Lainnya

Donor Darah di DPR: Perkuat Solidaritas dan Kepedulian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI kembali menyelenggarakan kegiatan Donor Darah sebagai wujud nyata kepedulian sosial sekaligus semangat gotong royong untuk membantu sesama. Mengusung tema "Setetes Kemanusiaan, Donorkan Darah, Selamatkan Nyawa", kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya berbagi dan memperkuat solidaritas di lingkungan Setjen DPR RI.

Sidang Uji Materiil KUHP, DPR: BPK Berwenang Penuh Menentukan Kerugian Negara

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Sidang Uji Materiil KUHP, DPR: BPK Berwenang Penuh Menentukan Kerugian Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI memberikan penjelasan resmi terkait penggunaan hasil audit kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Langkah ini disampaikan dalam sidang pengujian materiil Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 / KUHP Baru) pada Rabu (22/7/2026).

Kaukus AIPA Bahas Perdamaian Inklusif hingga Ekonomi Hijau untuk Perkuat Ketahanan ASEAN

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kaukus AIPA Bahas Perdamaian Inklusif hingga Ekonomi Hijau untuk Perkuat Ketahanan ASEAN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penguatan tata kelola perdamaian yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan menjadi fokus pembahasan dalam Pertemuan Ke-17 Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA). Kedua isu tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan kawasan di tengah dinamika geopolitik dan tantangan global yang semakin kompleks.

Puan: Parlemen Harus Perkuat Sentralitas ASEAN Hadapi Tantangan Global

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Puan: Parlemen Harus Perkuat Sentralitas ASEAN Hadapi Tantangan Global

PARLEMENTARIA, Jakarta — Meningkatnya kompleksitas tantangan global menjadi momentum bagi parlemen di kawasan Asia Tenggara untuk memperkuat sentralitas ASEAN. Di tengah meningkatnya kecenderungan unilateralisme dan memudarnya penghormatan terhadap hukum internasional, parlemen dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan.

Buka AIPA Caucus ke-17, Ketua BKSAP Tekankan Pentingnya Diplomasi Parlemen

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Buka AIPA Caucus ke-17, Ketua BKSAP Tekankan Pentingnya Diplomasi Parlemen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat sentralitas ASEAN di tengah dinamika geopolitik dan berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

Fenomena SDN Sepi Peminat, Fikri Faqih Desak Pengecualian Regrouping di Daerah 3T

Kesejahteraan Rakyat22 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fenomena SDN Sepi Peminat, Fikri Faqih Desak Pengecualian Regrouping di Daerah 3T

PARLEMENTARIA, Jakarta — Menyikapi fenomena Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang kian sepi peminat hingga menyusut di bawah 60 siswa, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah agar mengecualikan kebijakan penggabungan sekolah (regrouping) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Banggar Soroti SILPA APBN 2025 Capai 255,5 Triliun

Ekonomi dan Keuangan22 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Soroti SILPA APBN 2025 Capai 255,5 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam pelaksanaan APBN 2026 yang mencapai Rp255,5 triliun pada laporan semester pemerintah. Nilai tersebut dinilai jauh di atas tren SILPA pada tahun-tahun sebelumnya dan perlu mendapat perhatian serius agar tidak menjadi beban fiskal.

RUU Daerah Kepulauan Dimatangkan, Optimalkan Ekonomi Biru dan Keadilan Fiskal

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Dimatangkan, Optimalkan Ekonomi Biru dan Keadilan Fiskal

PARLEMENTARIA, Ambon - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI terus memperjuangkan keadilan fiskal dan percepatan pembangunan bagi masyarakat di wilayah pesisir. Melalui RUU ini, DPR RI menyoroti pentingnya pemenuhan Dana Khusus Kepulauan serta optimalisasi ekonomi kelautan untuk menekan angka kemiskinan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

BKSAP Dorong ASEAN Harmonisasi Regulasi AI dan Keamanan Siber

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Dorong ASEAN Harmonisasi Regulasi AI dan Keamanan Siber

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan meningkatnya kejahatan digital lintas negara menjadi perhatian dalam pelaksanaan Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA) ke-17. DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) mendorong negara-negara ASEAN menyelaraskan regulasi mengenai AI dan keamanan siber agar mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat kawasan.

Komisi VI Setujui Pengesahan Empat Perjanjian Strategis di Bidang Perdagangan

Industri dan Pembangunan22 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Setujui Pengesahan Empat Perjanjian Strategis di Bidang Perdagangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI menyetujui pengesahan empat perjanjian strategis di bidang perdagangan melalui Peraturan Presiden. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan RI dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Senin (21/7/2026).