•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Benny K. Harman Dukung Pembentukan TGPF Ungkap Dalang Kasus Aktivis KontraS

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Benny K. Harman Dukung Pembentukan TGPF Ungkap Dalang Kasus Aktivis KontraS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh fakta terungkap secara terang, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

31 Maret 2026

Usut Tuntas Kasus Andrie Yunus, Aparat Harus Bekerja Profesional!

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Usut Tuntas Kasus Andrie Yunus, Aparat Harus Bekerja Profesional!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Ia menegaskan penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

31 Maret 2026

Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Putusan Hukum Lintas Negara

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Putusan Hukum Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI terus memperdalam pembahasan terkait perlindungan perempuan dan kepastian hukum dalam perkara lintas negara. Khususnya dalam kasus perkawinan campur antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA).

Komisi II Dorong Optimalisasi Kinerja Penyelenggara Pemilu Berbasis Hasil Nyata

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Optimalisasi Kinerja Penyelenggara Pemilu Berbasis Hasil Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan pentingnya optimalisasi kinerja penyelenggara pemilu yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Komisi I Dukung Pemerintah Desak Investigasi PBB atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Dukung Pemerintah Desak Investigasi PBB atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan investigasi dan proses hukum atas insiden yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian di Lebanon.

Lemahnya Tata Kelola Data Nasional Dampak dari Ego Sektoral Antar-Lembaga

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Lemahnya Tata Kelola Data Nasional Dampak dari Ego Sektoral Antar-Lembaga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti masih lemahnya tata kelola data nasional akibat ego sektoral antar-kementerian dan lembaga. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama para pakar dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia, di Ruang Rapat Baleg, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Warga Perumahan Vasana Bekasi dan Pengembang Sepakat Damai, Kapolres Metro Bekasi Dapat Apresiasi

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Warga Perumahan Vasana Bekasi dan Pengembang Sepakat Damai, Kapolres Metro Bekasi Dapat Apresiasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI mengapresiasi tercapainya kesepakatan damai antara warga Perumahan Cluster Vasana dan Neo Vasana dengan pihak pengembang PT Hasana Damai Putera. Kesepakatan ini menjadi titik penting dalam mengakhiri dinamika konflik yang sempat terjadi di lapangan, sekaligus memastikan warga dapat kembali menjalankan ibadah dengan aman dan tenang.

Pasukan Perdamaian TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Jangan Bersikap Biasa-Biasa Saja!

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Pasukan Perdamaian TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Jangan Bersikap Biasa-Biasa Saja!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman, mengecam dengan sangat keras gugurnya prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tengah menjalankan mandat sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon dalam misi UNIFIL. Gugurnya Prajurit TNI itu akibat serangan artileri Israel di sekitar area penugasan kontingen Indonesia.

Firman Soebagyo Usulkan Pembentukan Badan Khusus Untuk Mengelola Dana Otsus Aceh

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Firman Soebagyo Usulkan Pembentukan Badan Khusus Untuk Mengelola Dana Otsus Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan pembentukan badan khusus yang mengelolan dana otonomi khusus (otsus) yang dikhusukan untuk Aceh agar dimasukan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pemerintah Aceh. Menurutnya badan ini penting dibentuk untuk mengelola dana otsus, sebab saat ini Aceh masih masuk daerah termiskin di Sumatera.

Libatkan Advokat, Komisi III Buka Partisipasi Luas dalam penyusunan RUU Hukum Acara Perdata

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Libatkan Advokat, Komisi III Buka Partisipasi Luas dalam penyusunan RUU Hukum Acara Perdata

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI membuka ruang partisipasi luas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata dengan melibatkan kalangan advokat dan pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi yang disusun benar-benar komprehensif, responsif, dan minim penolakan saat diimplementasikan.

Legislator: RUU Perampasan Aset Harus Benahi Tata Kelola Aset Yang Dirampas

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Legislator: RUU Perampasan Aset Harus Benahi Tata Kelola Aset Yang Dirampas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu diluruskan dari berbagai kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, sebagian pihak memandang aturan tersebut hanya sebagai instrumen untuk mempermudah aparat penegak hukum merampas aset masyarakat.

Ledia Hanifa Ingatkan RUU Satu Data Harus Lindungi Hak Masyarakat Demi Cegah Data Hilang

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Ledia Hanifa Ingatkan RUU Satu Data Harus Lindungi Hak Masyarakat Demi Cegah Data Hilang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amany menekankan bahwa urgensi RUU Satu Data Indonesia bukan sekadar soal mengumpulkan data (collecting data), melainkan bagaimana data tersebut diinterpretasikan untuk pelayanan publik dan dilindungi keamanannya. Ia juga menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait ketidaksinkronan data yang berdampak langsung pada bantuan sosial.