•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Komisi I DPR Terima Dubes Thailand Bahas Kerjasama Bilateral Sektor Strategis

Politik dan Keamanan14 Mei 2026

Komisi I DPR Terima Dubes Thailand Bahas Kerjasama Bilateral Sektor Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Thailand untuk Indonesia di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand di berbagai sektor strategis.

14 Mei 2026

Terima Audiensi Mahasiswa Kriminologi UI, Baleg: Proses Legislasi di DPR Terbuka dan Responsif

Politik dan Keamanan14 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Terima Audiensi Mahasiswa Kriminologi UI, Baleg: Proses Legislasi di DPR Terbuka dan Responsif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menerima audiensi mahasiswa Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di Ruang Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Audiensi tersebut menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran mata kuliah Kebijakan Kriminal yang diikuti mahasiswa program S1, S2, dan S3.

Baleg Targetkan Rampungkan 4 RUU Prioritas di Masa Sidang Ini

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Targetkan Rampungkan 4 RUU Prioritas di Masa Sidang Ini

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan menegaskan bahwa Baleg DPR RI bertekad segera merampungkan empat dari sembilan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini tengah dibahas dalam Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026. Hal tersebut disampaikan Bob Hasan saat memimpin Rapat Pleno Penyusunan Jadwal Acara Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Komisi III Apresiasi Polri Berantas Jaringan Judol Internasional

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Apresiasi Polri Berantas Jaringan Judol Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Polri atas keberhasilan pengungkapan perjudian online (judol) jaringan internasional yang melibatkan 320 warga negara asing dari berbagai negara.

Baleg DPR Fokus Rampungkan Sejumlah RUU Prioritas pada Masa Sidang V

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Fokus Rampungkan Sejumlah RUU Prioritas pada Masa Sidang V

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan Baleg DPR RI akan memprioritaskan penyelesaian sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang pembahasannya telah berlangsung sejak masa sidang sebelumnya pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.

Baleg DPR RI Prioritaskan Selesaikan Pembahasan RUU Satu Data hingga Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR RI Prioritaskan Selesaikan Pembahasan RUU Satu Data hingga Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai memfokuskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) prioritas pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Beberapa RUU strategis yang masuk agenda pembahasan antara lain RUU Pemerintahan Aceh, RUU Masyarakat Adat, hingga RUU Satu Data Indonesia.

Utut Adianto Dorong Penguatan Kerja Sama Ekonomi dan Pertahanan RI–Qatar

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Utut Adianto Dorong Penguatan Kerja Sama Ekonomi dan Pertahanan RI–Qatar

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memimpin pertemuan Komisi I DPR RI dengan Duta Besar Qatar untuk Indonesia Sultan Mubarak Aldo Sari di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum awal penguatan hubungan bilateral Indonesia–Qatar, khususnya di bidang ekonomi, pertahanan, investasi, ketenagakerjaan, hingga pariwisata.

Bob Hasan Apresiasi Penangkapan 321 WNA, Judi Online Harus Diberantas Sampai ke Akar

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Bob Hasan Apresiasi Penangkapan 321 WNA, Judi Online Harus Diberantas Sampai ke Akar

PARLEMENTARIA, Jakarta – Keberhasilan Bareskrim Polri menangkap 321 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam jaringan judi online internasional dinilai sebagai langkah tegas dan strategis dalam memutus mata rantai perjudian digital yang semakin meresahkan masyarakat. Penindakan tersebut menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam membongkar praktik kejahatan lintas negara yang memanfaatkan Indonesia sebagai salah satu basis operasionalnya.

Bahas Penguatan Kerja Sama Dagang hingga Perfilman dengan Dubes Meksiko

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Bahas Penguatan Kerja Sama Dagang hingga Perfilman dengan Dubes Meksiko

PARLEMENTARIA, Jakarta - Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Meksiko menerima kunjungan Duta Besar Meksiko di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Meksiko di berbagai sektor strategis.

Mafirion: Pecat Petugas yang Terlibat ‘Love Scamming’ di Rutan

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Mafirion: Pecat Petugas yang Terlibat ‘Love Scamming’ di Rutan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Skandal besar mengguncang sistem pemasyarakatan setelah sindikat penipuan asmara atau love scamming terbongkar di Rutan Kelas IIB Kotabumi, Lampung Utara. Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion bereaksi keras dan mendesak pemecatan tidak hormat bagi lima petugas rutan yang diduga menjadi otak sekaligus fasilitator kejahatan tersebut.

Cegah RI Jadi Basis Operasi Judi Online Internasional

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Cegah RI Jadi Basis Operasi Judi Online Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya antisipasi untuk mencegah Indonesia menjadi sarang judi online (judol). Hal ini menyusul penggerebekan markas judol yang melibatkan ratusan warga negara asing (WNA) di Jakarta Barat.

Aturan Belanja Pegawai 30% Harus Fleksibel, Jangan Bebani Daerah

Politik dan Keamanan12 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Aturan Belanja Pegawai 30% Harus Fleksibel, Jangan Bebani Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penerapan ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) harus dilakukan secara fleksibel dan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan secara kaku hingga membebani pemerintah daerah dan mengganggu stabilitas pelayanan publik.