Telusuri semua artikel berita korpolkam
PARLEMENTARIA, Timika - Komisi III DPR RI menyoroti masih terbatasnya sarana-prasarana dan dukungan anggaran bagi aparat penegak hukum di Provinsi Papua Tengah. Persoalan tersebut mencuat dalam kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Timika, Papua Tengah, setelah menerima paparan dari Kapolda Papua Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Tengah.
PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea meminta pemerintah mengevaluasi implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua. Menurutnya, program nasional tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, tingkat ekonomi, serta daya beli masyarakat agar benar-benar memberikan manfaat.
PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub mendorong pemenuhan tenaga kesehatan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Papua. Pasalnya, setiap lapas idealnya memiliki sedikitnya satu dokter tetap untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat berjalan optimal.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa bentrokan yang terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepolisian, aparat telah mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam tindak penganiayaan dan proses penyidikan masih terus berlangsung.
PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyamakan persepsi, data, serta pembagian tugas dalam menangani persoalan HAM di Papua. Menurutnya, tumpang tindih kewenangan justru membuat penyelesaian berbagai persoalan HAM berjalan lambat dan membingungkan.
PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong pemerintah memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat adat di Papua. Meski layanan bantuan hukum telah berkembang, ujarnya, masyarakat di wilayah adat dan daerah terpencil masih kerap menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendampingan hukum.
PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Franky Sibarani mendorong pembentukan tim terpadu nasional untuk menangani pengungsi akibat konflik bersenjata di Papua. Usulan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya jumlah pengungsi internal yang kini telah mencapai lebih dari 100 ribu orang, berdasarkan data pemantauan Komnas HAM selama semester I 2026.
PARLEMENTARIA, Mimika – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai PT Freeport Indonesia telah menunjukkan praktik tata kelola bisnis yang memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penilaian tersebut disampaikan usai Komisi XIII DPR RI meninjau langsung operasional perusahaan di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (24/7/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia saat ini telah memasuki kondisi yang mengkhawatirkan. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menjadi agenda utama yang didukung seluruh elemen bangsa.
PARLEMENTARIA, Lombok Barat - Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia mengapresiasi capaian Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi yang berhasil mewujudkan zero blank spot di beberapa desa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan kemajuan signifikan dalam pemerataan akses telekomunikasi, meski masih terdapat sejumlah wilayah dengan kualitas sinyal yang perlu ditingkatkan.
PARLEMENTARIA, Timika - Komisi III DPR RI mendorong percepatan pembangunan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Papua Tengah, sebagai bagian dari penguatan kelembagaan aparat penegak hukum di Daerah Otonom Baru (DOB).
PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas mendorong pemerintah memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG) melalui penambahan personel imigrasi, optimalisasi Pos Lintas Batas (PLB), serta pemberdayaan putra-putri asli Papua sebagai petugas di wilayah perbatasan.