•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Meity Rahmatia Apresiasi Sikap Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Aktivis KontraS

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Meity Rahmatia Apresiasi Sikap Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Aktivis KontraS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia, mengapresiasi sikap pemerintah dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Menurutnya, keputusan pemerintah yang menanggung biaya perawatan korban merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap hak asasi manusia.

31 Maret 2026

Wacana WFH bagi ASN untuk Efisiensi BBM Jangan Kurangi Efektivitas Pelayanan Publik

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Wacana WFH bagi ASN untuk Efisiensi BBM Jangan Kurangi Efektivitas Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah membuat desain kebijakan work from home (WFH) secara jelas dan terukur jika nantinya diterapkan.

31 Maret 2026

Wacana Pemotongan Gaji Menteri dan Pejabat Negara Harus Jadi Gerakan Disiplin Fiskal Nasional

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Wacana Pemotongan Gaji Menteri dan Pejabat Negara Harus Jadi Gerakan Disiplin Fiskal Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, merespons wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah sebagai langkah penghematan di tengah dampak konflik Timur Tengah.

Andar Harahap Tekankan Pembinaan Positif di IPDN, Tinggalkan Stigma Kekerasan

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Andar Harahap Tekankan Pembinaan Positif di IPDN, Tinggalkan Stigma Kekerasan

PARLEMENTARIA, Sumedang - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terus didorong untuk keluar dari stigma kekerasan yang pernah melekat pada lembaga pendidikan kedinasan tersebut. Pembinaan praja diharapkan semakin mengedepankan pendekatan akademik, pembentukan karakter, serta hubungan yang lebih sehat antara senior dan junior.

Baleg Bakal Tindak Lanjuti Putusan MK terkait Revisi Aturan Uang Pensiun Pejabat

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Bakal Tindak Lanjuti Putusan MK terkait Revisi Aturan Uang Pensiun Pejabat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 secara lebih proporsional, khususnya terkait ketentuan mengenai hak keuangan atau pensiun pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara. Permintaan itu disampaikan MK dalam Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang pleno di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Perkuat Diplomasi Parlemen dan Partisipasi Masyarakat, BKSAP Dukung Aksesi RI ke OECD

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Diplomasi Parlemen dan Partisipasi Masyarakat, BKSAP Dukung Aksesi RI ke OECD

PARLEMENTARIA, Jakarta — Mendukung dan menyukseskan aksesi Indonesia dalam keanggotaan OECD menjadi komitmen yang terus dijalankan oleh BKSAP DPR RI. Sebagai komitment nyata, BKSAP DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua BKSAP, Bramantyo Suwondo, menghadiri OECD Global Parliamentary Network (OECD GPN) secara daring pada Jumat lalu, (13/3/2026).

Polri Harus Ungkap Aktor Intelektual Kasus Penyiraman Air Keras Pejuang HAM

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Polri Harus Ungkap Aktor Intelektual Kasus Penyiraman Air Keras Pejuang HAM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menggelar rapat khusus menanggapi kasus penyiraman air keras terhadap pejuang hak asasi manusia (HAM) Andrie Yunus yang juga merupakan pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai peristiwa tersebut merupakan masalah serius yang tidak dapat dianggap sebagai tindak kriminal biasa.

Komisi III Minta Usut Tuntas Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Minta Usut Tuntas Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. DPR menegaskan penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

31 Maret 2026

Harga Minyak Naik akibat Perang Timur Tengah, Indonesia Butuh UU HPI Lindungi Kontrak Internasional

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Harga Minyak Naik akibat Perang Timur Tengah, Indonesia Butuh UU HPI Lindungi Kontrak Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Perang yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat-Israel berdampak besar kepada harga minyak dunia karena pasokannya terhambat di Selat Hormuz. Secara tidak langsung kondisi ini menegaskan bahwa minyak bukan lagi sekadar komoditas ekonomi, melainkan juga instrumen geopolitik.

Usut Tuntas Teror terhadap Aktivis Kontras, Minta Negara Tanggung Seluruh Pengobatan

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Usut Tuntas Teror terhadap Aktivis Kontras, Minta Negara Tanggung Seluruh Pengobatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI mengecam keras aksi penyiraman air keras kepada aktivis Kontras, Andrie Yunus. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pihaknya sudah menghubungi Kapolda Metro Jaya dan meminta agar pihak kepolisian bergerak cepat mengusut kasus ini dan menangkap para pelakunya.

Gus Abduh: Jangan Biarkan Demokrasi Dibungkam Air Keras!

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Gus Abduh: Jangan Biarkan Demokrasi Dibungkam Air Keras!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Bidang Eksternal Kontras, Andrie Yunus. Abdullah menegaskan bahwa aksi brutal tersebut bukan kriminalitas biasa, melainkan diduga kuat sebagai upaya percobaan pembunuhan sekaligus intimidasi terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM).

Lestari Moerdijat: Tidak Ada Alasan untuk Menunda Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Lestari Moerdijat: Tidak Ada Alasan untuk Menunda Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) menjadi undang-undang. Hal ini disampaikannya dalam rangka memeringati Hari Mayarakat Ada Nasional tiap tanggal 13 Maret.