•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Jangan Buru-Buru Ambil Langkah Strategis Sebelum Investigasi Menyeluruh terkait Tragedi Gugurnya Prajurit TNI

Politik dan Keamanan9 April 2026

Jangan Buru-Buru Ambil Langkah Strategis Sebelum Investigasi Menyeluruh terkait Tragedi Gugurnya Prajurit TNI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius terhadap tragedi gugurnya prajurit TNI saat menjalankan misi perdamaian dunia di bawah naungan PBB. Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah menegaskan bahwa pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap penyebab pasti insiden tersebut sebelum memutuskan kebijakan lebih lanjut, termasuk wacana penarikan pasukan.

9 April 2026

BKSAP Dorong Penguatan Diplomasi Parlemen di Tengah Konflik Global

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Dorong Penguatan Diplomasi Parlemen di Tengah Konflik Global

PARLEMENTARIA, Tangerang — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan pentingnya penguatan diplomasi parlemen sebagai respons atas dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Diskusi BKSAP DPR RI bertema “Prospek Diplomasi Parlemen di Tengah Konflik Global” yang digelar di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (8/4/2026).

MKD Sosialisasikan TNKB Khusus Anggota DPR

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

MKD Sosialisasikan TNKB Khusus Anggota DPR

PARLEMENTARIA, Padang - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Agung Widyantoro, menegaskan bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dinas yang diberikan kepada anggota DPR memiliki prinsip dasar yang jelas dan tidak dapat digunakan secara sembarangan. Hal tersebut agung sampaikan saat Kunjungan Kerja MKD DPR RI ke Polresta Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (8/4/2026).

Komisi I Dorong Penguatan Alutsista Kodam Jaya, Demi Pertahanan Ibu Kota yang Tangguh

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Dorong Penguatan Alutsista Kodam Jaya, Demi Pertahanan Ibu Kota yang Tangguh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kodam Jaya/Jayakarta untuk memastikan kesiapsiagaan dan keterpaduan sistem pertahanan Ibu Kota dalam menghadapi potensi ancaman serangan mendadak (surprise attack). Pertemuan ini menjadi krusial untuk melihat sejauh mana kekuatan pertahanan di pusat pemerintahan tetap terjaga dalam segala kondisi.

Nasir Djamil Soroti Konflik Lahan, RUU Masyarakat Adat Dinilai Mendesak

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

Nasir Djamil Soroti Konflik Lahan, RUU Masyarakat Adat Dinilai Mendesak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Baleg DPR RI, Nasir Djamil, menyoroti persoalan konflik agraria yang kian kompleks sebagai alasan utama urgensi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Ia menilai, keterbatasan lahan serta meningkatnya kebutuhan pembangunan telah memicu persaingan yang berujung konflik, khususnya yang melibatkan masyarakat hukum adat.

RUU Masyarakat Adat Harus Jembatani Kepentingan Investasi dan Hak Publik

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU Masyarakat Adat Harus Jembatani Kepentingan Investasi dan Hak Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Baleg DPR RI, Nasir Djamil, menyoroti ketimpangan yang dialami masyarakat adat dalam praktik investasi di daerah. Ia menilai, hingga saat ini masyarakat adat masih sering berada pada posisi yang tidak menguntungkan, meskipun investasi dilakukan di wilayah yang merupakan tanah komunal mereka.

Komisi XIII Libatkan Ombudsman Investigasi Kisruh Surat Dukungan Utama SDUWHV

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Libatkan Ombudsman Investigasi Kisruh Surat Dukungan Utama SDUWHV

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyoroti kisruh perebutan Surat Dukungan Utama Working and Holiday Visa (SDUWHV) atau yang dikenal sebagai war SDUWHV yang terjadi dalam sistem imigrasi. Sugiat menyampaikan bahwa mekanisme seleksi SDUWHV tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau layaknya undian cepat. Menurutnya, kebijakan imigrasi adalah bagian dari kebijakan negara yang berkaitan langsung dengan kepentingan Indonesia di luar negeri.

Baleg DPR Dorong Pembentukan Badan Otoritatif Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Dorong Pembentukan Badan Otoritatif Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya pembentukan badan otoritatif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Menurutnya, keberadaan lembaga khusus tersebut menjadi kunci dalam memastikan integrasi, akurasi, dan validitas data nasional.

Sahkan RUU Satu Data: Kalau Data Salah, Output Pembangunan Juga akan Salah

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

Sahkan RUU Satu Data: Kalau Data Salah, Output Pembangunan Juga akan Salah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyebutkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia perlu segera disahkan mengingat pentingnya penggunaan data sebagai elemen fundamental proses pengambilan keputusan negara. Ia turut menyoroti dampak penggunaan data terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah.

Soroti Batasan Penyitaan dalam RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

Soroti Batasan Penyitaan dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menyoroti pentingnya pengaturan batasan penyitaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Hal tersebut disampaikan saat menerima masukan dari kalangan mahasiswa dalam forum diskusi di Ruang Rapat Komisi III, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

RUU Satu Data Indonesia Solusi Ketidaksinkronan Data Bansos

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Indonesia Solusi Ketidaksinkronan Data Bansos

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menyoroti masih maraknya ketidaksinkronan data bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Ia menilai, perbedaan data antar kementerian dan lembaga menjadi salah satu persoalan utama yang ingin diselesaikan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

Aher Minta BPN Perkuat Perlindungan Aset Pemerintah dari Mafia Tanah

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

Aher Minta BPN Perkuat Perlindungan Aset Pemerintah dari Mafia Tanah

PARLEMENTARIA, Kota Tangerang - Penyelamatan aset pemerintah dari ancaman mafia tanah menjadi salah satu perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Selasa (7/4/2026). Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menilai Kementerian ATR/BPN dan perangkat dibawahnya harus mengambil peran yang lebih kokoh agar aset negara dan pemerintah daerah tidak mudah dipermainkan melalui sengketa pertanahan.