RUU Pelelangan

4 artikel dengan tag ini

RUU Pelelangan Akan Atur Perlindungan bagi Pemilik dan Pemenang Barang

Politik dan Keamanan1 September 2026

RUU Pelelangan Akan Atur Perlindungan bagi Pemilik dan Pemenang Barang

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelelangan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus menjawab berbagai persoalan dalam praktik lelang di Indonesia. Diketahui, RUU Pelelangan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026, sehingga diperlukan menghimpun pandangan dari para pemangku kepentingan sebelum menyusun draf regulasi tersebut.

1 September 2026

Penyusunan RUU Pelelangan Harus Ungkap Soal Ketidakadilan dan Kepastian Hukum

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Penyusunan RUU Pelelangan Harus Ungkap Soal Ketidakadilan dan Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelelangan harus mengungkap persoalan mendasar yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam praktik lelang. Menurutnya, aturan baru tidak boleh hanya memberikan kepastian bagi lembaga yang terlibat dalam proses lelang, tetapi juga melindungi debitur dan kreditur.

Kepastian Hukum dalam Proses Pelelangan, Penting!

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kepastian Hukum dalam Proses Pelelangan, Penting!

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tonny Tesar menilai kepastian hukum menjadi aspek penting yang harus diperkuat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelelangan. Menurutnya, kepastian tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemenang lelang sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap proses pelelangan.

26 Agustus 2026

DPR Tetapkan 68 RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

DPR Tetapkan 68 RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI resmi menyetujui laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa tersebut berlangsung dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026).