Rudianto Lallo

4 artikel dengan tag ini

Penegakan Hukum Jangan Diukur Banyaknya Kasus, Fokus pada Pemulihan Kerugian Negara

Politik dan Keamanan15 Oktober 2026

Penegakan Hukum Jangan Diukur Banyaknya Kasus, Fokus pada Pemulihan Kerugian Negara

PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, tidak cukup diukur dari jumlah orang yang diproses secara hukum, tetapi juga dari pengembalian kerugian negara melalui pemulihan aset (asset recovery).

15 Oktober 2026

Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional

Politik dan Keamanan9 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Persoalan Pembayaran Putusan Pengadilan Masuk Ranah Norma, Bukan Konstitusional

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menilai persoalan pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan persoalan implementasi norma, bukan persoalan konstitusionalitas. Pandangan tersebut disampaikan DPR RI dalam keterangannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Living Law Bagian Pembaharuan Hukum Nasional

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Living Law Bagian Pembaharuan Hukum Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyampaikan keterangan resmi DPR RI dalam perkara pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterangan tersebut disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 295/PUU-XXIV/2026 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Jadi Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba, Anggaran BNN Provinsi Belum Proporsional

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Jadi Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba, Anggaran BNN Provinsi Belum Proporsional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung penambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk tahun anggaran 2027, dengan catatan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi pencegahan dan penindakan. Di samping itu, ia juga menyoroti kebutuhan anggaran BNN Provinsi (BNNP) di daerah yang dinilai masih belum proporsional.